News

Sepanjang 2020, Dewas KPK Keluarkan 571 Izin Sadap, Geledah dan Sita

Dewan Pengawas KPK mengeluarkan 571 izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan sejak 20 Desember 2019-31 Desember 2020.


Sepanjang 2020, Dewas KPK Keluarkan 571 Izin Sadap, Geledah dan Sita
(kiri ke kanan) Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorongan, Albertina HO dan Artidjo Alkostar saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2020). RDP yang diikuti oleh jajaran Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK tersebut membahas mengenai rencana kinerja KPK tahun 2020, Pengelolaan SDM, Tugas Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK serta Sinergitas kordinasi dengan pimpinan KPK dalam lingkup pengawasan. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Dewan Pengawas KPK mengeluarkan 571 izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan sejak 20 Desember 2019-31 Desember 2020.

"Selama 2020 yaitu hingga 31 Desember 2020, Dewan Pengawas KPK telah memberikan sebanyak 571 izin penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan," kata anggota Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho, di Gedung Pusat Pembelajatan Anti Korupsi, Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Ho menyatakan ada 132 izin penyadapan, 62 izin penggeledahan dan 377 izin penyitaan. Seluruh permohonan dimaksud diberikan izin oleh Dewan Pengawas KPK dalam rentang waktu kurang dari 24 jam.

Pada umumnya, menurut dia, proses pemberian izin oleh Dewan Pengawas hanya berlangsung sekitar 4-6 jam.

"Untuk satu perkara bisa diterbitkan beberapa izin penyadapan, penyitaan maupun penggeledahan dan sebaliknya, bisa juga dalam satu perkara tidak ada izin penggeledahan dan penyitaan yang diterbitkan jadi jumlah izin ini tidak menunjukkan jumlah perkara," kata dia.

Menurut dia, berdasarkan survei kepuasan pelayanan terkait pemberian izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, sebagian besar penyidik menyatakan puas terhadap pemberian izin itu.

Rinciannya, untuk kepuasan pelayanan izin penyadapan didapat respon sangat puas sebanyak 82 persen, puas 12 persen dan cukup enam persen; kepuasan pelayanan izin penggeledahan didapat respon sangat puas sebanyak 86 persen, puas 14 persen; kepuasan pelayanan izin penyitaan didapat respon sangat puas sebanyak 87 persen, puas 16 persen dan cukup dua persen.

"Kadang ditafsirkan Dewas menghambat tugas KPK tapi kalau dilihat di survei ini sini rata-rata sangat puas jadi tidak ada Dewas menghambat untuk proses penyadapan, penggeledahan dan penyitaan," kata dia.[]

Arief Munandar

https://akurat.co