News

Sepakat dengan SBY Soal Politik Identitas, PDIP Ingin Pemilu Dievaluasi

Sepakat dengan SBY Soal Politik Identitas, PDIP Ingin Pemilu Dievaluasi
Ahmad Basarah Ketua DPP PDIP (AKURAT.CO/Adi Suprayitno)

AKURAT.CO, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah sepakat dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut politik identitas di Pemilu 2019 melebihi takaran karena sangat banyak.

Hal itu terlihat dari laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Pihaknya pun mendapat laporan dari penegak hukum dan pengawas pemilu terkait politik identitas sebagai alat untuk menyerang lawan kompetitornya.

"Kalau dilihat dari indikator pelaksanaan pemilu presiden yang baru berlangsung memang laporan berbagai pihak terutama Bawaslu, Polri, kemudian juga kejaksaan dan lembaga survei lainnya kita memang menemukan adanya residu atau endapan di dalam proses demokrasi pemilihan presiden yang dilaksanakan tahun 2019 lalu," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).                  

"Residu itu menyangkut maraknya politik identitas yang digunakan oleh berbagai pihak di dalam kontestasi pemilu 2019. Saya kira pandangan pak SBY dalam konteksnya itu kita kaitkan dengan realitas yang terjadi sepanjang pemilu presiden kemarin," sambungnya.                                          

Menurut dia, jika dilakukan evaluasi pemilu, dilakukan pada tataran pelaksanaan pemilu, bukan mengevaluasi pada sistem pemilihan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.                          

"Kalau kita bicara sistem pemerintahan presidensil, maka cara yang paling efektif untuk memperkuat sistem presidensil itu adalah presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Saya kira itu mendekati teori demokrasi yang dapat mewujudukan esensi kedaulatan rakyat," ujarnya.       

PDIP, dikatakan Basarah, sepakat dan setuju pelaksanaan pemilu untuk dilakukan evaluasi, agar tidak banyak memakan korban dan menjamur politik identitas yang dilancarkan oleh masing-masing pendukung.                                    

"Mengevaluasi pada level pelaksanaannya, bukan mengevaluasi pada sistem pemilihan presidennya. Karena bagi PDIP sistem pemilihan presiden untuk memperkuat sistem presidensil, cara yang paling mendekati adalah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu yang demokratis yang jujur dan adil," ucap Basarah.

"Dan semua terikat pada rules of games yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia, baik melalui konstitusi UU maupun peraturan-peraturan lainnya," tambah dia.                            

Wakil Ketua MPR ini menambahkan sistem pelaksanaan pemilu kedepannya tidak ditumpangi oleh berbagai pihak yang nantinya merusak kedaulatan rakyat.         

"Hanya saja bagaimana esensi kedaulatan rakyat itu tidak ditumpangi oleh berbagai pihak untuk merusak prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara kita," tegasnya.                   

Sebelumnya diketahui, dalam pidato politik, SBY menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dinilai menimbulkan gesekan. Ketua Umum Demokrat itu menyerukan evaluasi pemilu secara menyeluruh.           

"Evaluasi menyeluruh tentang sistem, undang-undang, dan penyelenggaraan pemilu perlu kita lakukan," kata SBY di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12).

SBY berharap, evaluasi itu dilakukan pemerintah hingga penyelenggara pemilu. Dia ingin pemilu yang akan datang berjalan lebih baik. []

baca juga: