News

Senator Mahyudin Titip Penanggulangan Banjir ke Pemkot Samarinda

Senator Mahyudin Titip Penanggulangan Banjir ke Pemkot Samarinda
Wakil Ketua (Waka) DPD RI, Mahyudin menemui Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam kunjungan kerja reses pada 19 Oktober 2021. (Istimewa)

AKURAT.CO, Wakil Ketua (Waka) DPD RI, Mahyudin menemui Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam kunjungan kerja reses pada 19 Oktober 2021.

Dalam kesempatan itu, Mahyudi mengaku membahas berbagai hal dengan Andi, terutama upaya penanganan banjir Samarinda. Terlebih upaya penanganan banjir merupakan program prioritas Pemkot Samarinda. 

Mantan Wakil Ketua MPR-RI (2014-2019) ini mengakui ada beberapa masukan dari Andi terkait penanganan banjir di Kota Samarinda.

baca juga:

"Kami hari ini ke sini (Pemkot Samarinda) untuk menyerap aspirasi dengan berbagai permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Samarinda, tadi ada masukan tentang penanganan banjir seperti usulan Karang Mumus yang membutuhkan pintu air dan butuh dana Rp400 miliar, jadi kita sarankan untuk masukkan ke Kementerian PUPR, nanti kami kawal," papar Mahyudin.

 "Jadi kami (DPD) harus dikasih tahu apa saja usulan pemerintah daerah di tingkat nasional, agar bisa kami kawal dan usulan itu bisa terealisasi," tambahnya. 

Tindak lanjut dari pertemuan itu diharapkan akan terus berlanjut dan terjaga antara pemerintah daerah dan perwakilan DPD RI.

 Ditambahkan Mahyudin, terkait upaya DPD RI untuk memperjuangkan RUU Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan RUU daerah kepulauan dan pesisir, agar dengan RUU tersebut beberapa kewenangan teknis yang ada di daerah bisa dapat diatur oleh pemerintah daerah sendiri agar lebih optimal.

"Seperti pengelolaan lingkungan, dana reboisasi tambang itu kan tertahan di pemerintah pusat, dan realisasi reboisasi tambang nya di daerah juga tidak maksimal, jadi ini juga harus ada kontribusi dari pemerintah pusat untuk merapikan reboisasi eks tambang ini," tutur Mahyudin.

Dalam kunjungan reses DPD RI di Pemkot Samarinda, Andi berharap bisa menjadi jembatan kepada kementerian di pemerintah pusat terkait program strategis pemerintah daerah.

"Kita menitipkan program pintu air, penanggulangan banjir, mohon untuk diberikan pengawalan dari anggota DPD RI," kata Andi. 

Andi memfokuskan itu kepada pemerintah pusat dan DPD RI karena menurutnya yang saat ini membutuhkan dana besar adalah penanganan banjir di Samarinda.

"Yang harus kita kedepankan tentu yang memiliki pembiayaan besar yaitu penanggulangan banjir, Kita berharap pusat bisa memberikan bantuan pendanaan untuk itu," pungkas Andi Harun.[TIM]