News

Sempat Membingungkan, Pemprov DKI Tegaskan Warga Jabodetabek Tak Butuh SIKM

Kebijakan SIKM untuk wilayah Jabodetabek itu sempat bikin bingung masyarakat karena pernyataan yang tidak kompak dari pejabat DKI.


Sempat Membingungkan, Pemprov DKI Tegaskan Warga Jabodetabek Tak Butuh SIKM
Ratusan pemudik padati loket tiket sambil menunggu bus datang di Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (2/5/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat menegaskan warga Jabodetabek tidak memerlukan Surat Izin  Keluar Masuk (SIKM) pada periode peniadaan mudik lebaran yang berlaku 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.

Kebijakan SIKM untuk wilayah Jabodetabek itu sempat bikin bingung masyarakat karena pernyataan yang tidak kompak dari para pejabat DKI.

"Kebijakan SIKM dikecualikan bagi warga yang berada di wilayah aglomerasi, Jabodetabek yang akan melakukan perjalanan non-mudik ke wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra ketika dikonfrmasi, Minggu (9/5/2021).

Kebijakan wilayah aglomerasi telah tertuang dalam  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Dalam peraturan itu disebutkan ada delapan  kawasan yang masuk wilayah aglomerasi termasuk wilayah Jabodetabek. Jadi warga yang membutuhkan SIKM adalah masyarakat yang hendak melakukan perjalanan ke luar wilayah Jabodetabek saja, itupun hanya untuk mereka yang berkebutuhan mendesak.

"Kebijakan ini merupakan ikhtiar pemerintah untuk melindungi segenap warganya dari risiko peningkatan laju penularan Covid-19. Warga Jabodetabek tidak memerlukan SIKM ketika hendak melakukan perjalanan nonmudik keluar/masuk wilayah DKI Jakarta” tegas Benni.

Prosedur SIKM wilayah DKI Jakarta mengatur empat kategori keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, yaitu: kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal dunia, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi paling banyak  dua orang anggota keluarga.

Sementara untuk perjalanan dinas, perjalanan logistik dan kepentingan nonmudik lainnya selama masa peniadaan mudik Idul Fitri 1442 H, tidak termasuk yang diatur dalam Prosedur SIKM DKI Jakarta, karena telah diatur lebih lanjut dalam ketentuan perundangan, Permenhub dan SE Ketua Satgas Covid-19.

“Permohonan SIKM diajukan melalui akun JakEVO di website jakevo.jakarta.go.id. Penerbitan SIKM hanya akan diberikan kepada pemohon yang memenuhi prosedur yakni melakukan perjalanan nonmudik untuk 4 kategori keperluan mendesak atau bukan untuk kepentingan mudik dengan mengisi data secara benar dan lengkap," papar Benni. 

Kebijakan SIKM Jabodetabek sempat bikin bingung masyarakat, Kastpol PP DKI Jakarta Arifin menyebut dokumen itu diperlukan karena anak buahnya di lapangan sukar membedakan karyawan luar Jakarta  yang bekerja di DKI dengan warga yang melakukan mudik lokal.

Pernyataan Arifin kemudian dibantah Kadishub DKI Syafrin Liputo yang menyebut SIKM hanya dibutuhkan warga yang melakukan perjalanan ke laur Jabodetabek, soal mudik lokal kata dia dipantau lewat sejumlah cek point yang telah di didirikan di berbagai perbatasan wilayah Jakarta.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co