Ekonomi

Sembako Dipajaki, Pedagang Pasar Minta Bu Sri Tinjau Ulang Kebijakan

IKAPPI menyayangkan kebutuhan pokok dikenai pajak


Sembako Dipajaki, Pedagang Pasar Minta Bu Sri Tinjau Ulang Kebijakan
Warga mengambil paket sembako yang diberikan secara gratis di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/5/2020). Paket sembako gratis yang diberikan antarwarga tersebut diperuntukkan bagi siapa pun yang membutuhkan akibat terkena dampak berkurangnya penghasilan karena penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk pencegahan COVID-19 di DKI Jakarta. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Ikatan pedagang pasar indonesia (IKAPPI) menyayangkan penghapusan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dalam pasal 4a draft RUU KUP tersebut.

"Artinya sembako dan beberapa jenis kebutuhan pokok akan di kenai PPN," kata Ketua Bidang Infokom DPP IKAPPI, Muhammad Ainun Najib lewat keterangan tertulisnya, Rabu (15/9/2021).

Rencana pemerintah memajaki pajak pertambahan nilai PPN dalam kelompok sembako mulai dari beras buah-buahan hingga sayuran sangat di sayangkan oleh ikatan pedagang pasar indonesia. 

Ia mengatakan pihaknya menolak kebutuhan pokok seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, bumbu-bumbuan dan gula konsumsi harus mendapatkan PPN atau di pajaki. 

Sembako dan jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat di butuhkan masyarakat dan tidak di kenai PPN sendiri sebenarnya sudah diatur dalam peraturan menteri keuangan No.116/Pmk.010/2017. Tapi dalam draft RUU KUP tersebut pemerintah memutuskan untuk mengubah dan menghapus beberapa komoditas tersebut. 

IKAPPI sudah bertemu dengan beberapa pejabat kementerian keuangan dan sudah menjelaskan, termasuk dirjen pajak, stafsus menteri dan beberapa direktur. Dan sudah menjelaskan alur distribusi barang dan potensi kenaikan harga pangan jika ini tetap dilakukan. 

"Tetapi beberapa hari yang lalu menteri sudah menyampaikan kepada DPR bahwa tetap akan melangsungkan penghapusan Non PPN pada pasal 4a draft RUU KUP tersebut," ujarnya. 

IKAPPI kembali mengingatkan kepada menteri keuangan agar mengkaji kembali kebijakan tersebut dan merumuskan ulang langkah-langkah apa yang harus di ambil serta spesifikasi bebrapa kebutuhan pokok yang memang dianggap perlu untuk diberikan PPN tidak disamaratakan semua kebutuhan.

Karena menurut IKAPPI beberapa komoditas yang masuk dalam poin pengenaan pajak tersebut masih belum selesai dalam perbaikan distribusi dan produksi.