News

Semangati Raih WBBM, JAM Intelijen: Jangan Berpuas Diri, Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik!

Sunarta mengingatkan jajaran pegawai Puspenkum) Kejaksaan Agung tak berpuas diri dengan pencapaian predikat WBK pada  2019 lalu.


Semangati Raih WBBM, JAM Intelijen: Jangan Berpuas Diri, Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik!
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung Sunarta

AKURAT.CO, Jaksa Agung Muda Intelijen Sunarta mengingatkan jajaran pegawai pada Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung tak berpuas diri dengan pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada  2019 lalu. Malah sebaliknya harus menjadi pemacu membangun Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Jangan pernah terlena dan berpuas diri, jadikan sebagai motivasi untuk terus konsisten dalam membangun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yang implementasinya berupa peningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan indeks kepuasan publik melalui program-program perubahan yang telah dicanangkan sebelumnya," kata Sunarta dalam arahannya di Press Room Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Senin (19/4/2021).

Jaksa Agung Muda Intelijen menyampaikan, perwujudan good local governance di Indonesia telah didukung political will dari pemerintah melalui implementasi kebijakan pelayanan, maupun mutu hasil kerja. 

Hanya saja, birokrasi masih menunjukkan kesan negatif. Sebab birokrasi selama ini tidak dapat merespon keinginan masyarakat. Birokrasi selama ini terkesan bekerja lambat, berhati-hati dan menggunakan metode yang sudah tidak dapat diterima oleh masyarakat yang semakin membutuhkan layanan cepat, efisien, tepat waktu dan sederhana.

Jaksa Agung Muda Intelijen mengatakan beberapa tahun terakhir Reformasi Birokrasi telah menjadi salah satu program strategis pemerintah. Kejaksaan RI sebagai bagian dari eksekutif harus ikut serta secara aktif menggerakkan sumber daya yang ada dalam melakukan upaya perubahan institusional menuju kejaksaan yang lebih baik. 

Untuk itu, perubahan tersebut diperlukan tidak semata untuk memperbaiki kinerja birokrasi, namun juga sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola birokrasi bersih dan berkualitas yang dapat menggerakkan institusi Kejaksaan ke arah kemajuan guna memberi dampak dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam perjalanannya, kata Sunarta, program Reformasi Birokrasi diakui menghadapi berbagai macam kendala diantaranya, yaitu penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menghilangkan praktek-praktek penyimpangan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas.

"Sebagaimana arah kebijakan Pimpinan, seluruh satuan kerja Kejaksaan di Indonesia melakukan pembenahan dengan membangun Zona Integritas di satuan kerja masing-masing tidak terkecuali satuan kerja Pusat Penerangan Hukum yang merupakan unsur penunjang tugas dan fungsi Kejaksaan," kata Sunarta.[]

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu