Tech

Semakin Populer, Kemkominfo Awasi Aktivitas Transaksi NFT di Indonesia

Masyarakat diimbau agar bisa merespon tren transaksi NFT dengan lebih bijak.


Semakin Populer, Kemkominfo Awasi Aktivitas Transaksi NFT di Indonesia
Ilustrasi NFT. (Pixabay.com/thedigitalartist)

AKURAT.CO, NFT atau Non Fungible Token akhir-akhir ini makin banyak diperbincangkan setelah viralnya akun Ghozali Everyday.

Nama Ghozali menjadi pusat perhatian lantaran dirinya meraih keuntungan miliaran karena menjual koleksi foto selfie-nya selama 5 tahun di platform OpenSea. 

Koleksi foto selfie tersebut diambil sejak tahun 2017, saat Ghozali menginjak usia 18 tahun. Harga beli NFT milik Ghozali Everday melambung setelah banyak kolektor NFT yang menawarnya. 

baca juga:

Semakin populernya NFT belakangan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika pun menyikapi fenomena tersebut.

Kementerian Kominfo mengingatkan para platfom transaksi NFT untuk memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Baik berupa pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Melalui siaran pers di laman resminya, Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi mengatakan, Menteri Kominfo Johnny G Plate telah memerintahkan jajaran terkait di Kementerian Kominfo untuk mengawasi kegiatan NFT.

Selain itu, Menteri Kominfo juga melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam melakukan pengawasan tren NFT.

"Menteri Kominfo telah memerintahkan jajaran terkait di Kementerian Kominfo untuk mengawasi kegiatan transaksi Non-Fungible Token (NFT) yang berjalan di Indonesia, serta melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan (Bappebti) selaku Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto," ujar Dedy dalam keterangan persnya.

Sementara itu, berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dan peraturan pelaksananya, mewajibkan seluruh PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. 

"Pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dapat dikenakan sanksi administratif. Termasuk di antaranya pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia," ujar Dedy. 

Kementerian Kominfo juga mengimbau masyarakat agar dapat merespon tren transaksi NFT dengan lebih bijak, sehingga potensi ekonomi dari pemanfaatan NFT tidak menimbulkan dampak negatif maupun melanggar hukum.

Masyarakat juga diminta untuk terta terus meningkatkan literasi digital agar semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif, dan kondusif.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan koordinasi bersama Bappebti, Kepolisian, dan Kementerian/Lembaga lainnya.

Hal ini bertujuan untuk melakukan tindakan hukum bagi pengguna platform transaksi NFT yang menggunakan akun tersebut untuk melanggar hukum.[]