News

Selama 8 Bulan, 1.068 Kasus Perceraian Terjadi di Jakpus, Penyebabnya...

Pengadilan Agama Jakarta Pusat mencatat sebanyak 1.068 kasus perceraian terjadi selama delapan bulan belakangan di Jakarta Pusat.


Selama 8 Bulan, 1.068 Kasus Perceraian Terjadi di Jakpus, Penyebabnya...
Ilustrasi perceraian (Head Topics)

AKURAT.CO, Pengadilan Agama Jakarta Pusat mencatat sebanyak 1.068 kasus perceraian terjadi selama delapan bulan (Januari-Agustus 2021) di Jakarta Pusat.

Kepala Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Muslikin mengatakan, pemicu tingginya kasus perceraian di wilayah Jakarta Pusat dipicu banyak sebab, seperti faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga hinga perzinahan.

Dia mengungkapkan, perceraian yang disebabkan faktor pertengkaran menjadi paling tinggi di Jakarta Pusat, yakni 554 kasus. Kemudian disusul faktor ekonomi, yakni sebanyak 292 kasus, meninggalkan salah satu pihak sebanyak 164 kasus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 22 kasus, dihukum penjara sebanyak 15 kasus, madat sebanyak 7 kasus, judi sebanyak 6 kasus, murtad sebanyak 2 kasus, poligami sebanyak 2 kasus, dan perzinahan sebanyak 2 kasus. 

Bila diperinci lagi, setiap bulan jumlah kasus bervariasi. Misalnya, bulan Januari ada 155 perkara, Februari 138 perkara, Maret 147 perkara, April 145 perkara, Mei 117 perkara, Juni 122 perkara, Juli 88 perkara, dan Agustus 159 perkara. 

"Perkara perceraian pada pandemi saat ini cenderung turun jika dibanding tahun lalu," ucapnya, Kamis (30/9/2021). 

Muslikin mengatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebenarnya bukan hanya mengurusi perceraian saja. Banyak kasus yang berkaitan dengan permasalahan syariat Islam ditangani Pengadilan Agama.

"Seperti masalah harta bersama, anak, poligami, kita tangani, kita juga tangani masalah wasiat, wakaf, hibah, zakat, infaq," ucapnya.

Selama Pandemi Covid-19, pihaknya menyelenggarakan persidangan secara virtual sebagai bentuk kepatuhan terhadap protokol kesehatan (Prokes). Sehingga tidak terjadi penularan di kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dia mengatakan, pihaknya akan mematuhi keputusan pemerintah terkait pelonggaran pelaksanaan PPKM di Ibukota.[]