News

Selain Tolak Pengesahan RKUHP, Masyarakat Sipil Gelar Aksi Tuntut 7 Poin Ini

Selain Tolak Pengesahan RKUHP, Masyarakat Sipil Gelar Aksi Tuntut 7 Poin Ini
Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas saat aksi di depan Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (23/9/2019). Aksi ini dilakukan untuk menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Dalam aksinya mereka membentangkan berbagai spanduk bertuliskan berbagai kecaman terhadapa pemerintah dan DPR. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Gabungan Masyarakat Sipil kembali menggelar aksi damai dengan melakukan tabur bunga di depan Gedung DPR RI pada Senin (5/12/2022) siang ini.

Koordinator Lapangan (Korlap) Trend Asia Adhitiya Augusta Triputra mengatakan, aksi kali ini bertujuan untuk menolak rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pada Selasa (6/12/2022) besok.

"Aksi ini mengenai penolakan pengesahan RKUHP, DPR berencana akan disahkan di tanggal 6 besok saat rapat paripurna. Aksi yang bersifat simbolik seperti tabur bunga mengirim bunga karangan," kata Adhitiya saat dihubungi wartawan.

baca juga:

Selain itu, kata dia, ada beberapa tuntutan yang ikut disuarakan dalam gelaran aksi kali ini, salah satunya tentang keberadaan masyarakat adat.

"Yang akan disampaikan oleh aksi ini adalah ada beberapa pasal bermasalah yg masih dimuat di RKUHP seperti pasal-pasal anti demokrasi, membungkam pers, mengatur ruang privat masyarakat, diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal, mengancam keberadaan masyarakat adat," ujar dia.

Berikut ini poin-poin tuntutan yang akan disuarakan dalam Aksi di depan Gedung DPR nanti:

1. Mengancam masyarakat adat.

2. Mengembalikan Pasal-Pasal Subversif dan Anti Demokrasi.

3. Membangkang Putusan MK.

3. Mempidana dan mengancam ruang privat dalam rumah.

4. Mengancam memiskinkan rakyat tanpa ampun.

5. Mengancam buruh, mahasiswa, petani, rakyat yang dirampas ruang hidupnya dan siapapun yang berjuang dengan demonstrasi.

6. Tajam ke bawah, tumpul ke atas: mempersulit menjerat kejahatan perusahaan/korporasi.

7. Memutihkan dosa negara dengan menghapuskan unsur retroaktif pada pelanggaran HAM berat. []