News

Selain Melalui DPR, Revisi UU ITE Bisa Melalui Judicial Riview di MK

Jimly Asshiddiqie mengatakan ada dua cara untuk merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).


Selain Melalui DPR, Revisi UU ITE Bisa Melalui Judicial Riview di MK
Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie usai prosesi pemakaman Presiden ke-3 Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie. (AKURAT.CO/Muslimin)

AKURAT.CO, Mantan Ketua Mahkamah Konstutsi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan ada dua cara untuk merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Selain melalui DPR, revisi UU ITE juga dapat dilakukan melalui judicial review di MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Jimly kepada wartawan, Kamis (18/2/2021).

Terkait UU ITE, Jimly menilai ada dua pasal yang rental multitafsir dan cenderung membungkan kebebasan bersuara. Pasal dimaksud diantaranya, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi (fitnah), Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian.

"Selain itu Pasal 29 tentang ancaman kekerasan karena rentan digunakan untuk mempidana orang yang akan melapor ke polisi," terangnya. 

Diketahui sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo membahas kemungkinan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) saat memberikan arahan dalam rapat pimpinan bersama TNI-Polri pada Senin (15/2/2021). 

Jokowi akan mengajukan revisi UU ITE ke DPR apabila aturan tersebut tidak dapat memberi keadilan pada masyarakat. 

"Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya, saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini, UU ITE ini," kata Jokowi dalam video di akun YouTube Sekretariat Presiden dikutip AKURAT.CO pada Selasa (16/2/2021). 

Jokowi mengatakan, selama ini UU ITE menjadi alat untuk melaporkan seseorang. Pelaporan itu tidak sedikit yang merasa dirugikan. 

"Karena di sinilah hulunya, hulunya ada di sini, revisi. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," kata dia. 

Memang, menurutnya semangat UU ITE sejatinya adalah menjaga agar ruang digital Indonesia tetap bersih dan sehat. Namun, hal ini semakin jauh dari semangat tersebut. 

"Tapi implementasinya, pelaksanaannya, jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan," ujar dia.[]