News

Selain Kasus Suap Izin Minimarket, Wali Kota Ambon Juga Diduga Terima Gratifikasi

Richard Louhenapessy diduga tak hanya menerima suap terkait pemberian izin usaha ritel di Ambon melainkan adanya dugaan gratifikasi.


Selain Kasus Suap Izin Minimarket, Wali Kota Ambon Juga Diduga Terima Gratifikasi
Konferensi Pers Penetapan Tersangka Terkait Kasus Suap Pemberian Izin Usaha Retail di Ambon (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy bersama dengan dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pemberian izin pembangunan cabang usaha ritel di Ambon.

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, Richard diduga tak hanya menerima suap terkait pemberian izin usaha ritel di Ambon melainkan adanya dugaan gratifikasi. Dalam hal itu, KPK menduga tersangka telah menerima sejumlah uang dari berbagai pihak sebagai gratifikasi.

"RL (Richard Louhenapessy) diduga pula juga menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi dalam hal ini masih akan terus didalami lebih lanjut oleh tim penyidik," ucap Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2022) malam.

baca juga:

Adapun dalam perkara pertama tersebut, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus suap pemberian izin usaha ritel Alfamidi di Ambon. Firli juga membeberkan dua tersangka lainnya yakni Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa dan Karyawan Swasta Alfamidi Amri.

Firli menjelaskan, Amri diduga aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan Richard agar proses perizinan bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Menindaklanjuti permintaan Amri, Richard memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin di antaranya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan SUrat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

"Untuk setiap dokeumen yang dimaksud, Richard meminta agar penyerahan uang dengan minimal nominal Rp25 juta menggunakan rekening bank milik Andrew yang di mana ia adalah orang kepercayaan Richard," jelas Firli.

Firli juga menyampaikan, untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan, Richard meminta uang dengan minimal nominal Rp25 juta di setiap izin yang dimaksud. KPK menduga Richard telah menerima uang hingga Rp500 juta untuk 20 gerai Alfamidi di Ambon.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian izin pembangunan cabang usaha ritel di Ambon.