News

Selain Jalan Raya, Polisi dan Dishub DKI Juga Haramkan Skuter Listrik Dipakai di Atas Trotoar


Selain Jalan Raya, Polisi dan Dishub DKI Juga Haramkan Skuter Listrik Dipakai di Atas Trotoar
Warga mencoba skuter Gowes yang disewakan di kawasan Bunderan HI, Jakarta, Sabtu (22/6/2019). Skuter dan sepeda Gowes disewakan secara gratis oleh warga yang berada di sekitar Bunderan HI. Mereka cukup mendownload aplikasi Gowes tuk melakukan peminjaman dalam waktu kurang dari satu jam. (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Pihak Kepolisian dari Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah meyepakati kawasan mana saja yang dilarang untuk diakaes para pengguna skuter.

Selain melarang jenis kendaraan ini digunakan di jalan raya. Skuter listrik juga "diharamkan" untuk digunakan di atas trotoar. Trotoar seutuhya digunakan oleh pejalan kaki.

"Kalau trotoar itu penggunaannya untuk pejalan kaki, selain pejalan kaki itu tidak boleh, tetap kita tindak," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf saat ditemui di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).

Selain trotoar, Skuter juga dilarang digunakan di jalur sepeda.  Hal ini berbeda dengan pernyataan Dinas Perhubungan DKI yang sebelumnya menyatakan  skuter boleh mengakses jalur sepeda.

Yusuf mengatakan, dari kesepakatan pihaknya dengan stake holder terkait dalam hal ini Dishub DKI dan pihak Grab yang saat ini menyediakan jasa penyewaan skuter listrik, jenis kendaraan ini hanya diperbolehkan mengakses jalur di dalam kawasan - kawasan tertentu saja seperti kawasan Glora Bung Karno ataupun kawasan lain yang tentu harus didahului kesepakatan dengan pihak pengelola kawasan.

"Jalur sepeda sudah jelas, yang boleh masuk jalur itu cuma sepeda," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pehubungan DKI Jakarta Syarin Liputo, mengatakan payung hukum yang mengatur penggunaan skuter listrik telah tuntas digogok pihaknya.

Payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) ini sudah ditaken Gubernur Anies Baswedan pada Selasa (19/11/2019). Namun Sayfrin tak menjelaskan Pergub itu sudah diundangkan atau belum.

"Iya (sudah diteken Anies)," kata Syafrin saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta.

Syafrin menuturkan, Pergub tentang penggunaan jalur sepeda mengacu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pergub dimasukan sanksi bagi pengguna kendaraan lain yang menerobos jalur sepeda.

"Di sana diancam pidana kurung maksimal dua bulan atau denda paling besar 500.000 rupiah (bagi pengguna kendaraan bermotor menerobos jalur sepeda)," ucapnya.[]


Dian Rosmala

https://akurat.co