News

Sejarawan UGM: Nama IKN 'Nusantara' Netral, Hindari Sentimen Primordial

Sri Margana menjelaskan, istilah Nusantara yang dipilih sebagai nama ibu kota negara (IKN) baru memiliki arti yang netral ditinjau dari asal-usulnya.


Sejarawan UGM: Nama IKN 'Nusantara' Netral, Hindari Sentimen Primordial
Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Sri Margana (AKURAT.CO/Rizzaq Nugroho)

AKURAT.CO Pakar sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Margana menjelaskan, istilah Nusantara yang dipilih sebagai nama ibu kota negara (IKN) baru memiliki arti yang netral ditinjau dari asal-usulnya.

Margana menjelaskan, Nusantara adalah sebuah konsep geopolitik untuk mencakup keseluruhan wilayah yang meliputi unsur darat dan air, atau kepulauan dan lautan di bawah sebuah entitas negara.

"Nama ini terkesan archaic (kuno) tetapi cukup berakar dalam sejarah dari masa kuno dan masih di-preserve (dilestarikan) hingga sekarang sebagai istilah yang netral," kata Margana dalam keterangannya, Selasa (18/1/2022).

baca juga:

Wawasan Nusantara, kata Margana, sudah disepakati secara nasional sebagai cara pandang bangsa terhadap wilayahnya. Dunia internasional telah mengakui wawasan tersebut sebagaimana diterjemahkan dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957, yang menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State).

Margana memperkirakan, kenetralan Nusantara ini turut dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo saat memilihnya sebagai nama IKN. Menghindari istilah yang merepresentasikan satu suku di Indonesia karena berpotensi menimbulkan sentimen primordial.

"Sehingga dicari istilah yang netral yang bisa diterima semua suku dan budaya yang ada di Indonesia," ucapnya.

Akar istilah Nusantara sendiri adalah Bahasa Jawa Kuno dan Sanskerta yang dipakai sejak era kerajaan Hindu di Pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.

Kalau pun memang istilah Nusantara tercatat kali pertama dalam kitab Negarakertagama, bagi Margana, itu adalah untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit, kerajaan yang kekuasaannya mencakup sebagian besar Asia Tenggara. Termasuk, nusantara atau Indonesia sekarang ini.

Lagi pula Nusantara, lanjut Margana, juga sudah diadopsi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

"Sebaiknya tidak dilihat dari etimologi bahasa, tetapi makna bahasanya. Jangan terjebak pada nama, tapi makna," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, Nusantara jadi nama yang terpilih usai menyisihkan lebih dari 80 nama yang diajukan.

"Ada sekitar 80 lebih tapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata Jaya," ucap Suharso dalam agenda rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (17/1/2021).

Ia mengungkapkan, nama IKN baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur adalah Nusantara. Nama IKN baru tersebut dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Alasannya, kata Suharso, kata Nusantara sudah dikenal sejak dahulu dan cukup dikenal di mata internasional. 

Penamaan ini sendiri tak luput dari sorotan berbagai pihak. Salah satunya Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon yang lagi-lagi berkicau di media sosial miliknya. Kali ini, secara terang-terangan ia menyentil nama IKN baru.

"Nusantara kurang cocok jadi nama ibu kota baru. Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lagi ada Wawasan Nusantara," ujar Fadli Zon seperti dikutip AKURAT.CO dari akun Twitter pribadinya @fadlizon, pada Selasa (18/1/2022).

Lantas, pria berdarah Minang itu mengusulkan sebaiknya nama IKN yang baru diambil sesuai dengan nama Presiden RI yang saat ini menjabat, Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hal ini pun seperti Ibu Kota Kazakhstan yang bernama sama dengan presidennya yakni Nursultan.

"Usul saya nama ibu kota langsung saja 'Jokowi'. Sama dengan ibu kota Kazakhstan 'Nursultan' (dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev)," sambung dia.[]