News

Sejarah Panjang Gedung Balai Kota yang Kini Jadi Kantor Gubernur Anies Baswedan

Balai Kota DKI Jakarta terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat merupakan bangunan peninggalan Belanda.


Sejarah Panjang Gedung Balai Kota yang Kini Jadi Kantor Gubernur Anies Baswedan
Balai Kota DKI Jakarta. (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Balai Kota DKI Jakarta yang kini menjadi kantor Gubernur DKI Jakarta menyimpan sejarah panjang. Balai Kota DKI Jakarta merupakan bangunan peninggalan kolonial Belanda di Jakarta.

Gedung putih dengan pilar-pilar besar di bagian pendopo itu dulunya merupakan rumah dinas Burgemeester atau Wali Kota Batavia pada masa penjajahan. Selain sebagai rumah dinas, komplek itu dijadikan kantor pemerintahan Batavia pada 1919 silam. 

Bangunan No. 8 dipergunakan sebagai kantor dan tempat kediaman Residen Jawa Barat, sedangkan bangunan No. 9 dipergunakan untuk Gemeentehuis Batavia dan rumah kediaman Burgemeester. 

Sebelum populer dengan sebutan Balai Kota, bangunan yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat itu sempat alami perubahan nama di era kolonial Belanda. Mulanya, Balai Kota dikenal dengan Gemeente Batavia. Kemudian, setelah tentara Jepang masuk Jakarta berubah menjadi Djakarta Tokubetsu Shi.

Pada era kemerdekaan 1945, nama gedung itu kembali berubah menjadi Pemerintahan Nasional Kota Djakarta. Sementara itu, kantornya disebut Balai Agung Pemerintahan Nasional Kota Djakarta.

Dikutip dari Jakarta.go.id, pada 1960 warga Jakarta memiliki gubernur pertama, yakni Sumarno. Sumarno sebelumnya merupakan wali kota yang kemudian diangkat sebagai gubernur. 

Jabatan Sumarno naik setelah Jakarta mendapat status sebagai kota istimewa. Kala itu, Jakarta masih bernama Kotapraja Djakarta Raja diganti menjadi Pemerintah Daerah Chusus Ibu Kota (DCI) Djakarta.

Pada 1964, Jakarta resmi menjadi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berstatus sebagai Ibu Kota, Pemerintah Daerah Chusus Djakarta mulai menata sistem pemerintah daerahnya, proyek pertama yang disasar adalah memoles wajah komplek balai kota yang diwarisi Belanda dan Jepang. 

Proyek pertama dimulai pada 1969, Pemerintah DCI Djakarta membangun Gedung Balai Agung atau yang sekarang dikenal dengan nama gedung Blok C. Di samping itu, pemerintah daerah juga membangun gedung blok F di tahun yang sama.

Gedung blok C digunakan sebagai ruang sidang antara pemerintah daerah  dengan  Dewan Perwakilan Rakyat yang ketika itu masih bernama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong. 

Semenatara gedung blok F sebagai kantor sekretariat DPRD dan ruang kerja Sekretariat Daerah. Gedung itu semula dibangun hanya empat lantai saja. 

Rumah Dinas Burgemeester Dibongkar dan Diganti Jadi Gedung 24 Lantai  

Penataan komplek  Balai Kota masih terus berlanjut, dalam rentang waktu 1969 hingga 1972 di kompek itu masih berdiri sejumlah bangunan bekas Belanda, walau pemerintah daerah sendiri sudah membangun dua gedung baru.  

Tepat pada 1972 kediaman Burgemeester yang ada di gedung nomor  9 diluluhlantakan. Bangunan kuno itu diganti gedung mewah 24 lantai yang saat ini dikenal dengan nama gedung Blok G. 

Di tahun yang sama Pemerintah DCI Djakarta juga membangun Gedung Blok H, Blok D dan Blok F yang menjadi komplek perkantoran yang kenal hingga sekarang. 

Selaras dengan pembangunan gedung itu, nama Pemerintah Daerah Chusus Ibu Kota (DCI) Djakarta pun berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  karena pemberlakukan ejaan yang disempurnakan (EYD). 

Baru pada tahun 1982, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membangun sebuah gedung baru untuk  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berada di dalam komplek yang sama.[]