Ekonomi

Segudang Masalah PPKM, dari Distribusi Industri Manufaktur Hingga Ruwetnya Bansos

Bhima menegaskan agar selama penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tidak menggangu distribusi industri manufaktur.


Segudang Masalah PPKM, dari Distribusi Industri Manufaktur Hingga Ruwetnya Bansos
Ratusan buruh pabrik berjalan pulang usai jam kerja di kawasan industri Wanaherang, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/11/2020). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menegaskan agar selama penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tidak menggangu distribusi industri manufaktur.

Hal ini karena banyaknya penyekatan kendaraan yang mungkin bisa menghambat proses distribusi barang.

“Jadi kalau kita semangatnya tadi sama mendorong industri manufaktur lebih kuat. Maka yang menjadi problem adalah pada waktu ppkm darurat apa lagi diperpanjang 5 hari kedepan ini jangan sampai distribusi barang industri manufaktur,” katanya dalam webinar, Rabu (21/7/2021).

Di sisi lain, industri manufaktur selama PPKM darurat masih boleh beroperasi khususnya yang orientasi pada ekspor banyak gangguan-gangguan yang kemudian mengakibatkan distribusi.

Bhima juga mengatakan bahwa masalah utama dalam pemulihan ekonomi adalah pandemi COVID-19 sejak 2020 hingga 2021 yang belum selesai. Sehingga sarannya kepada pemerintah yakni penanganan pandemi pada kasus harian yang diturunkan signifikan.

“Kemudian juga okupansi dari rumah sakit juga turun dari sisi anggaran jangan sampai ada tenaga kesehatan yang malas bekerja karena insentif tenaga kesehatan pencairannya paling lambat,” ungkapnya.

Lain pihak, komponen paling besar adalah konsumsi rumah tangga. Dalam masa PPKM darurat yang penting yakni perlindungan sosial. Karena kalau tidak, masyarakat akan tetap mencari pekerjaan di luar rumah tidak patuh kepada PPKM darurat.

Sementara, kompensasi dan bantuan dari pemerintah terlalu kecil. Dari penambahan Rp187 triliun merupakan 1,1 persen dari PDB kita jadi tidak cukup untuk membuat masyarakat patuh.

“Soal bantuannya terlalu kecil. Jadi saya usul kalau mau pemulihan konsumsi cepat jadi kasih aja orang bantuan sosial tunai minimal Rp1 - 1,5 juta,” tambahnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Meski demikian, Jokowi mengaku juga mendengarkan suara-suara yang terdampak di lapangan.

"Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap," ujarnya dalam Pernyataan Presiden RI tentang Perkembangan Terkini PPKM Darurat di akun Youtube Sekretariat Presiden, kemarin.

Di antaranya, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit.

Kemudian, Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

Pasar tradisional, selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal, baik di pemerintahan maupun swasta, serta terkait dengan protokol perjalanan, akan dijelaskan terpisah.

"Saya minta kita semua bisa bekerjasama dan bahu membahu untuk melaksanakan PPKM ini, dengan harapan kasus akan segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun," katanya.[]