News

Segera Tunjuk Kepala Otorita IKN Nusantara, Jokowi Akan Pertimbangkan Suara Publik

Jokowi akan memiliki sejumlah pertimbangan untuk menentukan Kepala Badan Otorita IKN, termasuk pertimbangan dari persepsi publik.


Segera Tunjuk Kepala Otorita IKN Nusantara, Jokowi Akan Pertimbangkan Suara Publik
Presiden Joko Widodo ( AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), Selasa (18/1/2022). Setelah UU IKN disahkan, nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki waktu dua bulan untuk menunjuk siapakah sosok yang tepat untuk menjadi Kepala Badan Otorita IKN Nusantara.

Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan, Jokowi akan memiliki sejumlah pertimbangan untuk menentukan Kepala Badan Otorita IKN, termasuk pertimbangan dari persepsi publik.

"Bagaimanapun Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk itu. Pertimbangan-pertimbangan tentu bisa dari mana saja, termasuk dari apa yang berkembang di ruang publik. Jadi itu kita kembalikan kepada Presiden," ujar Wandy, Rabu (19/1/2022).

baca juga:

Wandy menuturkan, pemerintah akan menentukan syarat dan kualifikasi yang harus dimiliki Kepala Badan Otorita IKN. Di antaranya ialah, pengalaman serta pengetahuan akan kepemimpinan membangun sebuah kota dengan segala kompleksitasnya.

"Yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kepemimpinan membangun sebuah kota tentang kompleksitasnya, itu akan jadi poin plus," kata Wandy.

Selain itu, ia juga beranggapan, skema pembiayaan hanya untuk pembangunan IKN hingga 2024. Sedangkan, pembangunan IKN ditargetkan hingga 2045, maka akan menggunakan skema pembiayaan yang berbeda.

"Setahu saya itu untuk konteks sampai 2024. Sementara pembangunan IKN akan sampai 2045 yang artinya proporsinya akan berbeda, menjadi lebih besar di skema KPBU (Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha) dan investasi swasta," kata Wandy.

Sebelumnya, Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia mengatakan jika dalam UU IKN tak ada kriteria khusus terkait Kepala Otorita Nusantara. Doli juga mengatakan, bahwa jabatan itu boleh diisi anggota partai politik, ASN, atau siapapun sesuai dengan yang ditunjuk.

"Saya kira kalau soal kriteria, yang paling penting adalah tahu betul tentang visi Pak Presiden, visi pemerintah, visi kita semua sekarang ini tentang pentingnya pemindahan ibu kota negara itu, itu yang lebih penting," ucap Doli.