News

Sebut Usulan TWK Tak dari Firli tapi BKN, Dewas KPK Pasang Badan?

Dewas mengungkapkan bahwa ketentuan mengenai TWK merupakan masukan dari Badan Kepegawaian Negara yang pertama kali disampaikan pada rapat 9 Oktober 2020.


Sebut Usulan TWK Tak dari Firli tapi BKN, Dewas KPK Pasang Badan?
Lima jajaran Dewan Pengawas KPK  Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Tumpak Hatorangan Panggabean, Syamsuddin Haris, dan Harjono di Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta Selatan (AKURAT.CO/Oktaviani)

AKURAT.CO, Dewan Pengawas (Dewas) KPK menanggapi hasil temuan Ombudsman soal dugaan penyisipan klausul Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam draf peraturan komisi (Perkom) mengenai alih status pegawai KPK.

Dewas mengatakan bukan Ketua KPK Firli Bahuri yang mengusulkan adanya TWK tapi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Ketentuan mengenai TWK merupakan masukan dari Badan Kepegawaian Negara yang pertama kali disampaikan pada rapat 9 Oktober 2020 serta rapat harmonisasi Kemenpan RB dan BKN," kata Anggota Dewas KPK Harjono dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (23/7/2021).

Dewas menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut Wakil Kepala BKN memberikan sejumlah tanggapan yakni pertama, agar terhadap syarat "setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah" perlu dipertimbangkan kembali apakah cukup hanya dengan menandatangani pakta integritas. Kedua, "kesetiaan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah" terhadap pegawai KPK belum pernah dilakukan pengukuran/seleksi.

Kemudian, pada 20 Januari 2021 draf Perkom tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN disampaikan Biro Hukum KPK melalui email yang memuat perubahan pada pasal 5 ayat (3) yaitu 'syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini'.

Perubahan juga termuat dalam pasal 5 ayat (4) yang menyatakan "syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui asesmen tes wawasan kebangsaan".

Pada 25 Januari 2021 dilakukan rapat pembahasan kembali oleh pimpinan dan para pejabat struktural yang memutuskan pelaksanaan TWK bekerja sama dengan BKN.

Setelah draf final Perkom pada 25 Januari 2021 disetujui, Sekjen KPK Cahya H Harefa mengirimkan surat permohonan harmonisasi kepada Kemenkumham serta dikirimkan juga ke Kemenpan-RB, Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui email.

Lalu, pada  26 Januari 2021 dilakukan rapat harmonisasi draf Perkom tersebut bersama dengan Kemenkumham, BKN, LAN, KASN dan Kemenpan RB di Kemenkumham.