News

Sebut Dewan Kolonel Puan Hanya Kongkow, Pacul: Semua Tegak Lurus dengan Perintah Ketum

Sebut Dewan Kolonel Puan Hanya Kongkow, Pacul: Semua Tegak Lurus dengan Perintah Ketum
Ketua Bappilu DPP PDIP Wuryanto atau Bambang Pacul. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menegaskan partainya tidak pernah secara resmi membentuk Dewan Kolonel.

Pacul mengatakan, Dewan Kolonel muncul dari kader-kader PDIP yang sedang kongkow dan diskusi politik.

"Kan enggak biasa di dalam partai ada struktur militer. Tapi memang itu cuma kongkow-kongkow di dalam diskusi-diskusi politik," " kata dia kepada wartawan di Jakarta, Minggu (25/9/2022).

baca juga:

Pacul menyampaikan kader PDIP bersepakat dan disiplin bahwa terkait pilpres menunggu keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"PDIP itu gampang kok. Diperintah oleh ketum semua juga baris, semua tegak lurus. Dari dulu sudah terkenal kalau (kader) PDIP sangat tegak lurus perintah ketum," kata Pacul yang juga Sekretaris Fraksi PDIP di DPR.

Pacul mengatakan ada peluang Dewan Kolonel menjadi sesuatu yang serius. Namun saat ini Dewan Kolonel yang bertujuan mempersiapkan Puan Maharani dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 hanya sebatas brain storming.

"Orang politik itu kan adu pikir, diskusi. Melihat masalah berdiskusi, berdialektika. Ini kan belum mengental, (jadi ini) hanya brainstorming," pungkasnya.

Dewan Kolonel dibentuk untuk mempersiapkan Puan dalam Pilpres 2024. Persiapan yang dilakukan di antaranya meningkatkan elektabiltas Puan. 

Dewan Kolonel dibentuk tiga bulan lalu. Mulanya kelompok ini terdiri dari 6 orang. Belakangan beredar deretan anggota Dewan Kolonel adalah inisiator Johan Budi S Prabowo, koordinator Trimedya Panjaitan.

Kemudian Komisi I Dede Indra Permana dan Sturman Panjaitan, Komisi II Junimart Girsang, Komisi III Trimedya Panjaitan, Komisi IV Riezky Aprilia, Komisi V Lasarus, Komisi VI Adi Satriyo Sulistyo, Komisi VII Dony Maryadi Oekon, Komisi VIII My Esti Wijayati, Komisi IX Abidin Fikri, Komisi X Agustin Wilujeng serta Komisi XI Hendrawan Supratikno dan Masinton Pasaribu.[]