News

SBY Ingatkan Pemegang Kekuasaan Politik: Banyak Cara Lebih Bermoral dan Beradab

Presiden ke-6 Indonesia Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono berbicara soal kepemimpinan dan kekuasaan politik


SBY Ingatkan Pemegang Kekuasaan Politik: Banyak Cara Lebih Bermoral dan Beradab
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan dalam rapat tertutup terkait revisi UU Ormas di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (30/10). Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat bersama anggota Fraksi Demokrat di DPR membahas mengenai Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang telah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu, Partai Demokrat bersikap menerima UU Ormas tersebut tetapi dengan beberapa catatan atau revisi (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Presiden ke-6 Indonesia Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono berbicara soal kepemimpinan dan kekuasaan politik.

Ini disampaikan SBY di akun Twitter pribadinya @SBYudhoyono. Meski dalam akun cuitannya ia tidak merinci siapa yang dimaksudkan, SBY berpendapat siapapun yang berkuasa, pemimpin harus menggunakan cara-cara berpolitik yang bermoral dan beradab. 

"Bagi siapapun yang memegang kekuasaan politik, pada tingkat apapun, banyak cara berpolitik yang lebih bermoral dan lebih beradab," kata dia yang dikutip AKURAT.CO pada Senin (1/2/2021).

Ia juga merincikan tiga kelompok manusia dalam kepemimpinan. "Ada 3 golongan manusia, yaitu "the good", "the bad" dan "the ugly". Kalau tidak bisa menjadi "the good" janganlah menjadi "the ugly". *SBY*," tulisnya.

Demokrat Tepis Adanya Tudingan Usulan PT untuk Majukan AHY di Pilpres

Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan (Fecho) menepis soal tudingan usulan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 0 persen, sebagai upaya dorong Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2024.

"Tidak benar penilaian itu (upaya majukan AHY). Bagi Partai Demokrat yang utama adalah bagaimana pilihan politik hukum yang akan diambil itu rasional, konstitusional dan menjamin daulat rakyat," kata Irwan kepada wartawan di kompleks parlemen, di Jakarta, Jumat (29/1/2021).

Legislator dari Kalimantan Timur itu menyebutkan, usulan PT 0 persen dalam RUU Pemilu, sebagai cerminan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di dalam negara yang menganut demokrasi konstitusional.