News

Saudi Gelar Ibadah Haji 2021, HNW Usul Presiden Jokowi Segera Lobby Raja Salman

Jangan sampai Indonesia hanya memperoleh kuota yang sedikit atau bahkan sama sekali tidak mendapat kuota akibat komunikasi tidak dijalankan dengan baik.


Saudi Gelar Ibadah Haji 2021, HNW Usul Presiden Jokowi Segera Lobby Raja Salman
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (DOK. HUMAS MPR RI)

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan Pemerintah untuk melobby Kerajaan Arab Saudi, setelah Kementerian Haji dan Umrah negara tersebut menyatakan akan membuka pelaksanaan ibadah haji 2021.

Meski dilaksanakan dengan protokol kesehatan, dengan kuota terbatas dan setelah divaksin Covid-19, kebijakan pemerintah Arab Saudi ini patut disyukuri. Apalagi sebelumnya, pada 2020, ibadah haji hanya dibuka untuk warga lokal Arab Saudi dan ekspatriat yang ada di sana, akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

“Alhamdulillah, kebijakan ini patut disyukuri bersama dan penting bagi pemerintah Indonesia untuk segera melakukan komunikasi dengan pihak Arab Saudi terkait kuota jamaah haji dari Indonesia," ujar HNW sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari keterangan tertulisnya, Selasa (11/5/2021).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, komunikasi dan lobby perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia sesegera mungkin. Bahkan, menurutnya, bila perlu komunikasi dilakukan di level antar kepala negara, sehingga dapat lebih efektif.

"Lebih baik lagi apabila Presiden Joko Widodo berkomunikasi langsung dengan Raja Salman terkait hal tersebut. Jangan sampai Indonesia hanya memperoleh kuota yang sedikit atau bahkan sama sekali tidak mendapat kuota akibat komunikasi tidak dijalankan dengan baik," terangnya.

HNW menambahkan, upaya maksimal yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai bentuk pemenuhan jaminan hak asasi Warga Negara Indonesia untuk beribadah sebagaimana disebutkan dalam UUD NRI 1945.

"Di antaranya adalah jaminan negara untuk kemerdekaan beribadah sebagaimana disebut Pasal 29 ayat (2) dan hak asasi untuk beribadah sebagaimana disebut Pasal 28E ayat (1)," pungkasnya.[]

Arief Munandar

https://akurat.co