News

Satpol PP Jadi Penyidik, Tina Toon Khawatir Pungli dan Aksi Kekerasan Merebak

Tina Toon khawatir, amanat yang diberikan kepada Satpol PP untuk melakukan penyidikan justru disalahgunakan.


Satpol PP Jadi Penyidik, Tina Toon Khawatir Pungli dan Aksi Kekerasan Merebak
Tina Toon saat Mencoblos di TPS 008 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (17/4). (AKURAT.CO/Sai)

AKURAT.CO, Politisi PDI-P DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto alias Tina Toon mengaku keberatan dengan usulan Gubernur Anies Baswedan yang menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta menjadi penyidik atas sebuah pelanggaran protokol kesehatan dalam usulan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 Tentangan Penanganan Covid-19.

Tina Toon khawatir, amanat yang diberikan kepada Satpol PP untuk melakukan penyidikan justru disalahgunakan.

Tina Toon mengaku tak asal bicara. Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diberlakukan selama dua pekan lalu, pihaknya sudah banyak mendapat laporan Satpol PP bahkan salah sasaran dalam menindak pelanggar. Ia juga mengendus ada indikasi pungutan liar yang dilakukan oknum tertentu.

“Karena  gini, kemarin sempat saya dapat laporan, ada yang melanggar lalu disegel oleh Satpol PP, lalu ternyata itu sektornya esensial, lalu dicabut lagi. Lalu ada lagi laporan ada oknum Satpol PP yang dapat keuntungan pribadi, pungli. Oh ternyata enggak, ini setoran ke Bank DKI dan lain-lain,” kata Tina Toon saat menyampaikan pandangannya dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Tidak hanya itu, Tina Toon juga mengikuti sikap arogan sejumlah oknum Satpol PP di lapangan yang kerap terlibat kekerasan dan pengusiran paksa terhadap warga yang melakukan pelanggaran. Dia mengkhawatirkan ketika Satpol PP diberi kebebasan melakukan penyidikan, kekerasan terhadap warga justru meningkat.

Untuk itu dia meminta Anies Baswedan mempertimbangkan hal ini.

“Satpol PP yang dapat kewenangan menyidik. Sekarang ini ada oknum-oknum, terjadi pemukulan, terjadi kekerasan dalam penindakan. Hal-hal ini yang harus dievaluasi, termasuk juga harus disosialisasi dan juga pendekatan kepada masyarakat,” tegasnya.

Sekadar informasi, Anies Baswedan mengajukan revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 ke DPRD DKI Jakarta. Draf Raperda-nya telah diterima Dewan Kebon Sirih pada Rabu (21/7/2021) kemarin. 

Anies mengajukan revisi Perda itu lantaran sanksi administrasi  bagi pelanggaran peraturan kesehatan dianggap sudah tak mumpuni.