Ekonomi

Satgas BLBI Sita dan Cairkan Harta Kaharudin Ongko, Intip Kekayaannya!

Satgas BLBI telah melakukan penyitaan dan pencairan harta kekayaan dari obligor BLBI Kaharudin Ongko


Satgas BLBI Sita dan Cairkan Harta Kaharudin Ongko, Intip Kekayaannya!
Ilustrasi Satgas BLBI (antikorupsi.org)

AKURAT.CO Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI ( Satgas BLBI ) telah melakukan penyitaan dan pencairan harta kekayaan dari obligor BLBI Kaharudin Ongko dalam bentuk akun di salah satu bank swasta nasional. Jumlah yang berhasil dicairkan senilai Rp110,17 miliar.

Satgas BLBI mulai menyita dan mencairkan harta kekayaan Kaharudin Ongko pada tanggal 20 September 2021. Ongko adalah salah satu obligor pemilik dua bank umum nasional. Bank milik Ongko ini menerima BLBI dari pemerintah saat krisis finansial 1998.

“Pada 20 September kemarin adalah kita melakukan penyitaan dan sekaligus mencairkan harta kekayaan yang bersangkutan dalam bentuk escrow account di salah satu bank swasta nasional. Jumlah dari escrow account tersebut adalah Rp664.974.593 dan escrow account dalam bentuk dolar AS, sebesar 7.637.605 dolar AS, kalau dikonversi ke dalam kurs menjadi Rp109.508.496.559,” katanya melalui konferensi pers, Selasa (21/9/2021).

Selain itu, Satgas BLBI juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset yang dijaminkan Kaharudin Ongko ketika menandatangani perjanjian pada 18 Desember 1998. Semua aset tetap dan bergerak yang dijaminkan kala itu diambil untuk disita.

Meski demikian, jika dibandingkan dengan utang Kaharudin yang senilai Rp8,2 triliun, angka tersebut masih terlampau kecil.

Menkeu mengungkapkan pemerintah telah melakukan penagihan utang sejak tahun 2008. Namun obligor dianggap tidak kooperatif dan akhirnya terpaksa dilakukan upaya paksa penagihan.

Kemudian, Satgas BLBI telah melakukan pemanggilan kepada Kaharudin Ongko pada 9 September 2021. Agenda pemanggilan Kaharudin Ongko yakni untuk menyelesaikan total tagihan utang senilai Rp8,2 triliun. Terdiri dari Rp7,82 triliun dalam rangka PKPS Bank Umum Nasional, dan Rp359,43 miliar dalam rangka PKPS Bank Arya Panduarta.

Hingga pemanggilan kedua, Kaharudin Ongko belum tampak memenuhi undangan Satgas BLBI sehingga harus dipublikasikan lewat media massa.

Sebagai informasi, sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD berencana memanfaatkan tanah hasil sitaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai sebagai lokasi pembangunan penjara. Mahfud mengatakan, telah membicarakan itu bersama Menkumham Yasonna Laoly terkait rencananya itu dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat meninjau sisa kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang kemarin, Kamis (9/9/2021).

Mahfud MD mengatakan, banyaknya korban pada kebakaran dalam satu bilik di Lapas itu membuktikan kondisi Lapas kian memprihatinkan. Kelebihan kapasitas Lapas kian hari kian membahayakan keselamatan para napi. Karena itu, pasca kebakaran di blok C Lapas Kelas 1 Tangerang, dia langsung berkomunikasi dengan Menkumham.

"Kami berencana segera membangun Lapas-Lapas. Karena sudah over kapasitas. Ini sejak 2004 dibicarakan terus antara pemerintah dengan DPR. Tapi selalu tidak jadi karena pertimbangan anggaran, pertimbangan ini dan itu. Tadi saya dengan Menkumham akan lebih fokus ke sini dalam waktu dekat," katanya di Lapas kelas 1 Tangerang, kemarin.

Mahfud bahkan telah mengatakan pada Menkumham akan menggunakan tanah hasil sitaan aset obligor BLBI sebagai tanah yang jadi lokasi pembangunan penjara baru. Tanah-tanah itu kini dalam penguasaan pemerintah yang jumlahnya berhektar-hektar.[]