Ekonomi

Satgas BLBI Setor Rp2,45 Miliar dan US$7,64 Juta ke Kas Negara

Satgas BLBI telah menyetorkan Rp2,45 miliar dan 7,64 juta dolar AS ke kas negara dari penagihan obligor maupun debitur BLBI


Satgas BLBI Setor Rp2,45 Miliar dan US$7,64 Juta ke Kas Negara
Ilustrasi Satgas BLBI (antikorupsi.org)

AKURAT.CO Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyetorkan Rp2,45 miliar dan 7,64 juta dolar AS ke kas negara dari penagihan obligor maupun debitur BLBI.

Selain itu, Satgas BLBI juga melakukan pemblokiran tanah sejumlah 339 aset jaminan, serta pemblokiran saham pada 24 perusahaan, ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah Satgas BLBI dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Dalam hal aset properti, Satgas BLBI telah melakukan pemblokiran 59 sertifikat tanah di berbagai daerah, balik nama menjadi atas nama Pemerintah Indonesia terhadap 335 sertifikat, serta perpanjangan hak pemerintah kepada 543 sertifikat yang tersebar di 19 Provinsi.

"Ini belum termasuk penguasaan fisik aset properti yang sudah diumumkan sebelumnya di beberapa kesempatan," tutur Mahfud dilansir dari Antara.

Kemudian, ia menuturkan telah dilakukan pula Penetapan Status Penggunaan (PSP) aset BLBI kepada tujuh Kementerian dan Lembaga, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), POLRI, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik (BPS), yang nilai keseluruhannya mencapai Rp791,17 miliar.

Satgas BLBI juga akan melakukan hibah aset properti BLBI kepada Pemerintah Kota Bogor senilai Rp345,73 miliar.

Selanjutnya, satgas juga telah melakukan penguasaan fisik atas 97 bidang tanah seluas 5.320.148,97 meter persegi, yang tersebar di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor.

Mahfud juga menyampaikan apresiasi kepada para obligor yang telah bersedia memenuhi panggilan satgas BLBI.

"Pemerintah mengapresiasi para obligor dan debitur yang telah merespons dan datang memenuhi panggilan Satgas. Beberapa diantaranya menyatakan kesediaan untuk  membayar, dan saat ini tengah menyiapkan proposal pembayaran yang akan disampaikan ke Satgas," papar Mahfud.

Sekadar informasi, sebelumnya beberapa waktu lalu, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) memanggil Suyanto Gondokusumo, dimana dirinya merupakan salah satu debitur/obligor yang memiliki urusan utang piutang dengan negara. Dalam pemanggilannya tersebut, Suyanto diminta untuk segera menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI setidak-tidaknya Rp904.479.755.635,85 atau Rp904,47 miliar dalam rangka penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) Bank Dharmala.

Namun sayangnya Suyanto Gondokusumo diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Jamaslin James Purba. Dalam keterangannya, Kuasa hukum Suyanto Gondokusumo, Jamaslin James Purba mengatakan hasil dari pertemuannya dengan Satgas BLBI antara lain untuk membahas asal muasal utang kliennya.

"Intinya dari panggilan tadi dari pihak satgas menjelaskan pertama soal historis jumlah utang dan bagaimana utang-utang ini bisa diselesaikan, itu inti dari pertemuan tadi," ujar James di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (24/9/2021) lalu.[]