Lifestyle

Sandiaga Uno Buka Suara Soal Surat IINTOA ke Jokowi

IINTOA meminta agar pemerintah Indonesia menganggap seluruh wisman yang tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai sebagai wisman yang sehat


Sandiaga Uno Buka Suara Soal Surat IINTOA ke Jokowi
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat berkunjung ke Pesantren Alam di Desa Wisata Religi Bubohu, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sabtu (15/11/2021). (AKURAT.CO/Dok Istimewa)

AKURAT.CO, Indonesia Inbound Tour Operators Association (IINTOA) sudah mengirim sebuah surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang berisi sejumlah poin penting terkait pembukaan kembali Wisata di Bali.

Dalam surat itu, IINTOA mengajukan sejumlah poin penting lantaran pemerintah Indonesia dikatakan enggan diskusi dan meminta pendapat kepada para praktisi pariwisata, khususnya biro perjalanan wisata.

Hal itu membuat operator biro perjalanan wisata belum merekomendasikan Bali kepada wisatawan. Wisatawan mancanegar (wisman) pun dikatakan belum ingin berkunjung ke Bali.

baca juga:

Pihak IINTOA juga menjelaskan bahwa surat terbuka ini guna menyelamatkan industri pariwisata Bali yang terdampak pandemi. Sebab, ada sebanyak 415 biro perjalanan wisata di Bali terancam ditutup. Puluhan ribu karyawan pun terancam dirumahkan.

Selain itu, Bali memiliki kira-kira 14.000 kamar hotel berbintang dan puluhan ribu hotel melati, yang mempekerjakan ratusan ribu karyawan.

Melalui surat terbuka untuk Jokowi, IINTOA menjabarkan empat poin penting sebagai kendala untuk datangnya wisman ke Bali

Kebijakan visa 

Sejak pariwisata Bali dibuka untuk wisman pada 14 Oktober 2021, pengajuan visa yang diizinkan oleh pemerintah Indonesia hanyalah visa wisata dalam kategori B211A. 

Untuk kategori ini, pengajuan visa hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI) atau korporasi, yang akan mendatangkan orang asing ke Indonesia.

IINTOA menjelaskan, kebijakan ini rumit dan sulit dipenuhi karena calon wisman harus mengajukan permohonan visa melalui agen visa. 

“Negara lain yang menjadi pesaing Indonesia seperti Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam tidak berlakukan kebijakan yang rumit semacam ini,” tulis surat tersebut.

Guna menyelesaikan permasalahan dalam kebijakan visa, IINTOA menyarankan agar pemerintah Indonesia berlakukan kembali Visa on Arrival (VOA). 

“Biaya yang dibayarkan untuk VOA ini tetap masuk ke kas negara,” lanjutan surat tersebut.

Kebijakan karantina 

Permasalahan Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan terbaru tentang kedatangan internasional dalam Addendum Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 20 Tahun 2021. Addendum ini dikeluarkan pada Selasa (2/11/2021). 

Addendum tersebut menjelaskan, pelaku perjalanan internasional wajib karantina 5x24 jam jika baru divaksin Covid-19 dosis pertama. Jika sudah divaksin lengkap, masa karantinanya 3x24 jam.

Terkait tes PCR saat kedatangan, orang-orang yang dikarantina selama lima hari melakukannya pada hari keempat sementara untuk karantina tiga hari tesnya pada hari ketiga. 

Menurut IINTOA, kebijakan ini tidak sejalan dengan periode rata-rata kunjungan wisman yakni tiga sampai tujuh hari. 

“Dan diwajibkan untuk karantina di hotel selama tiga hari di kamar hotel karantina. Sangat tidak masuk akal bagi wisman,” kata surat ini.

Untuk solusinya, IINTOA meminta agar pemerintah Indonesia menganggap seluruh wisman yang tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai sebagai wisman yang sehat. 

Sebab saat kedatangan, mereka sudah harus menunjukkan bukti vaksin Covid-19 dosis lengkap, tes negatif PCR dari negara asal dan memiliki asuransi kesehatan sesuai dengan yang ditentukan.

Terkait hal ini, terdapat sejumlah solusi yang dijabarkan oleh pihak IINTOA seperti di bawah ini: 

  • Jika berkas persyaratannya lengkap, wisman hanya dites antigen setibanya di Bali. 
  • Durasi keluarnya sampel antigen tidak lebih dari satu jam 
  • Jika setelah dites antigen hasilnya positif, atau berkas persyaratan tidak lengkap, wisman wajib karantina. 
  • Jika berkas pernyataan lengkap dan hasil tes antigennya negatif, wisman dapat berlibur tanpa syarat. Hotel yang dipilih hanya hotel yang sudah tersertifikasi CHSE.

Diperbolehkan transit

Salah satu syarat bagi wisman untuk liburan ke Bali adalah mereka harus menggunakan penerbangan langsung dari negara asalnya ke Bali. IINTOA mengungkapkan, hal tersebut sulit dilakukan karena tidak semua negara asal para wisman memiliki penerbangan langsung ke Bali.

Sebagai solusi atas permasalahan itu, IINTOA meminta agar pemerintah Indonesia mengizinkan wisman untuk transit tidak lebih dari 12 jam sebelum ke Bali.

Kebijakan asal negara wisatawan 

oin terakhir yang diajukan oleh IINTOA adalah soal daftar negara asal wisman yang diizinkan berkunjung ke Bali. Menurut IINTOA, pembatasan ini membuat wisman dari negara-negara yang dibatasi kedatangannya beralih ke destinasi wisata lain. 

Guna mengantisipasi hal itu, IINTOA mengusulkan sejumlah negara yang dapat ditambahkan ke daftar negara yang boleh berkunjung ke Bali, yakni Belanda, Inggris Raya, dan Jerman.

Kemudian Perancis, Italia, Amerika Serikat, Australia, Afrika Selatan, Denmark, Swedia, Norwegia, Rusia, dan negara-negara Baltik seperti Lithuania, Estonia, serta Latvia. 

“Kami sangat membutuhkan perhatian pak presiden. Kami memohon pak presiden dapat segera mengulurkan tangan dan mengambil sikap untuk menyelamatkan pariwisata Indonesia melalui Bali,” tutup surat terbuka itu.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menpakreaf) Sandiaga Uno menanggapi surat terbuka dari IINTOA ini

"Kami mencatat semua masukannya. Tentunya seiring dengan penanganan Covid-19, akan terus kita evaluasi dan kita pastikan pemerintah gercep, geber, dan gaspol agar pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di Bali bisa kita hadirkan," ujar Sandiaga Sandiaga uno di acara Weekly Press Briefing, dikutip pada Selasa (30/11).

Sandiaga Uno buka suara soal solusi dari IINTOA, yang menyebut pemerintah Indonesia agar mengizinkan wisman untuk transit tidak lebih dari 12 jam sebelum tiba di Bali. 

Sandiaga menjelaskan bahwa kebijakan kepariwisataan menggunakan pesawat langsung atau chater  di tengah pandemi melibatkan berbagai stakeholders, termasuk Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.

Hal ini sesuai dengan arahan Jokowi, agar setiap kementerian/lembaga saling berkoordinasi sehingga bisa satu "frekuensi".

"Jika melihat kebijakan pembukaan pariwisata di negara kompetitor di region Asia Tenggara, aturannya cukup ketat dengan kewajiban karantina, visa kunjungan, penerbangan direct flight dan asuransi. Tentunya bagi sektor pariwisata yang mengandalkan pasar mancanegara, kebijakan tersebut kurang kompetitif dan atraktif," terangnya. 

Sandiaga uno menambahkan, pihaknya akan terus mendukung pemulihan industri pariwisata dan terus mendengarkan masukan dari berbagai stakeholders.

Langkah tersebut, bertujuan agar pemulihan pariwisata nasional dapat dilakukan secara tepat manfaat, tepat sasaran, dan tepat waktu.[]