News

Sampai Pertengahan Tahun Ini, 4.906 Orang Indonesia Jadi Korban Mafia Perdagangan Manusia


Sampai Pertengahan Tahun Ini, 4.906 Orang Indonesia Jadi Korban Mafia Perdagangan Manusia
Ilustrasi (AKURAT.CO/Candra Nawa)

AKURAT.CO * Perdagangan orang merupakan masalah yang kompleks. Modusnya banyak sekali. Itu sebabnya, pemerintah melalui Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ketika itu membentuk Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang.
* Direktur Rehabilitasi Anak Kementerian Sosial Cupsanto menyebutkan data dari tahun 2016 sampai pertengahan 2019, jumlah korban perdagangan orang mencapai 4.906 orang. Setiap tahun kalau melihat tabel data, terjadi peningkatan jumlah kasus.
* Fokus Kementerian Sosial yang lainnya, yaitu reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan proses dimana penerima pelayanan (anak) bisa beradaptasi dengan kehidupan semula.

***

Akhir 2017 silam, empat remaja putri berinisial NA (14), AA (14), asal Bekasi dan PS (16) serta DH (17) ditawari bekerja di Sanur, Bali.

baca juga:

Setiap orang, dijanjikan bisa mendapatkan gaji Rp10 juta per bulan. Mereka makin terpengaruh ketika diiming-imingi fasilitas kerja, seperti tempat tinggal, layanan, salon, bahkan baju-baju gratis, selama bekerja.

Setelah menerima tawaran, mereka makin yakin dengan keseriusan orang yang merekrut karena sebelum berangkat ke Pulau Dewata, perempuan-perempuan muda itu dibelikan tiket pesawat dari Jakarta.

Sesampai di Sanur, mereka ditampung di rumah seseorang yang ternyata germo. Anak-anak bernasib malang itu dipekerjakan sebagai pelayan seksual lelaki hidung belang.

Sampai akhirnya mereka tak tahan terperangkap dalam bisnis esek-esek, lalu kabur dan lapor polisi Bali.

Anggota Polda Bali kemudian bertindak. Petugas mengamankan sejumlah anak perempuan yang menjadi korban perdagangan orang dan menangkap dua pelaku pada Jumat 4 Januari 2018.

Para pelaku diproses secara hukum. Sementara anak-anak perempuan yang dieksploitasi secara seksual langsung dibawa ke Rumah Perlindungan Sosial Wanita di Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Di rumah perlindungan, anak-anak itu menjalani pemeriksaan kesehatan serta menerima pendampingan, bimbingan rohani, bimbingan sosial, dan pelatihan keterampilan.

Kepala rumah perlindungan Sarino sebagaimana laporan Antara ketika itu mengatakan petugas akan mendampingi sampai kondisi para korban membaik dan selanjutnya akan dikembalikan ke keluarga.

***

Perdagangan orang merupakan masalah yang kompleks, tak hanya di Indonesia, bahkan negara-negara lain. Modusnya macam-macam dan menyasar kalangan rentan – kurang pengetahuan, miskin, dan susah mendapatkan akses ke dunia kerja – sehingga cenderung mudah dibujuk rayu.

Itu sebabnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan beberapa waktu yang lalu membentuk Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Gugus Tugas melibatkan instansi lintas sektoral yang terdiri dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja, dan Polri.

Direktur Rehabilitasi Anak Kementerian Sosial Cupsanto menyebutkan data yang mencengangkan. Dari 2016 sampai pertengahan 2019, jumlah korban perdagangan orang mencapai 4.906 kasus. Kalau melihat tabel datanya, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kasus.

Jumlah TPPO yang ditangani Kemensos. Doc. Kemensos

“Itu (data) dari tindak kekerasan, korban perdagangan orang, migran dan yang ditangani di rumah perlindungan sosial wanita di Pasar Rebo, dan korban tertinggi berusia anak dan balita,” kata Cupsanto.

Kementerian Sosial sebagai kepanjangan tangan pemerintah tentu saja harus berkomitmen untuk mendukung pemberantasan human trafficking, khususnya anak-anak di bawah umur. Dasar hukum yang dipakai, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Yang dimaksud dengan ‘dieksploitasi secara seksual’ adalah segala bentuk pemanfaatan organ butuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan,” tutur Cupsanto.

Beranjak dari undang-undang tersebut, terdapat enam tindakan yang menurut Kementerian Sosial perlu dijalankan pemerintah maupun masyarakat. Yakni, pencegahan, rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial, reingtegrasi sosial, koordinasi antar stakeholder, dan pendampingan.

Dari enam tindakan tersebut, Kementerian Sosial hanya bicara soal rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Dalam rehabilitasi sosial, Cupsanto menyebut tiga tahapan untuk mencapai goals.

Pertama, adanya proses yang bersifat holistik, sistematik dan terstandar. Kedua ada output, isinya mengembalikan fungsi sosial dan yang ketiga outcome, isinya kembali ke masyarakat.

“Outputnya adalah peningkatan fungsi sosial dari penerima manfaat, sedangkan outcomenya target kami adalah kembali ke keluarga dan masyarakat. Karena hakekatnya rehabilitasi sosial adalah mengembalikan sesegera mungkin,” ujarnya.

Terkait proses yang sifatnya holistik, sistematik, dan terstandar, Kementerian Sosial membuat program yang dinamakan bantuan sosial bertujuan.

Di dalam bantuan sosial bertujuan, ada beberapa bantuan yang diberikan kepada korban, seperti terapi (fisik, mental-spritual, psikososial, penghidupan), kemudian social care (perawatan atau pengasuhan sosial) dan terakhir family support.

Siapa saja bisa menjadi pelaku perdagangan manusia. Dok: KPAI

“Semua program berbicara di domain ini, apa itu bantu sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada anak, langsung ke rekening anak atau melalui LKSA. Dilakukan pendampingan oleh para pekerja sosial dan para pendamping untuk dilakukan berbagai terapi sesuai kebutuhan, aktivitas pengasuhan, aktivitas dukungan keluarga,” ujarnya.

Dari bantuan sosial bertujuan ini, nantinya korban diharapkan dapat bicara soal kapabilitas sosial. Kapabilitas bicara soal memberikan manfaat untuk orang lain.

“Tidak hanya berbicara untuk kepentingan sendiri tapi juga bermanfaat untuk orang lain,” katanya.

Kemudian, fokus Kementerian Sosial yang lainnya, yaitu reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan proses dimana penerima pelayanan (anak) bisa beradaptasi dengan kehidupan semula.

Namun sebelum melakukan proses reintegrasi sosial, kementerian terlebih dulu melakukan beberapa tahapan.

Tahap pertama pendataan dan pendalaman kondisi sosial dan ekonomi korban TPPO. Kedua, komunikasi dengan keluarga korban.

Ketiga, kerjasama dengan pemerintah daerah perihal kesiapan keluarga menerima korban dan keempat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah asal korban.

Di Kementerian Sosial, kata Cupsanto, punya program yang berguna untuk merespon setiap kasus yang muncul di masyarakat. Program tersebut adalah Telepon Pelayanan Sosial Anak atau disingkat TEPSA. TEPSA diisi teman-teman satuan bakti pekerja sosial.

“Mereka ditempatkan di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan 2016-2017-2018 terlihat angka-angka kasus-kasus yang ditangani oleh teman-teman satuan bakti pekerja social,” kata Cupsanto.

“Kami juga punya telepon sahabat anak yang kita sebut dengan telepon pelayanan kesehatan anak, nomornya 1507 1771, setiap harinya aktif 24 jam,” Cupsanto menambahkan.

Berdasarkan laporan yang disampaikan melalui telepon, rata-rata masyarakat menanyakan program Kartu Indonesia Sehat ataupun menginformasikan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

“Namun, dari semua data yang ada, kami akhirnya mampu memetakan sesungguhnya isu apa yang berkembang dan bagaimana kasus-kasus tersebut sebarannya,” tuturnya.

Tahun 2019, Kementerian Sosial kembali melahirkan program yang dinamakan rehabilitasi sosialisasi anak.

“Ini kita bicaranya ditindak lanjut,” tuturnya.

Rehabilitasi ini merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan anak dan keluarga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Rehabilitasi sosial anak dilaksanakan melalui Balai Rehabilitasi Sosial AMPK dan rehabilitasi sosial eks korban perdagangan orang atau anak, yang bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

“Seperti yang saya sampaikan tadi, pokoknya yang dibantu kami sasarannya anak dan sasaran anak yang belum berumur 18 tahun, termasuk di dalam kandungan. Targetnya adalah secepatnya sesegera bisa kembali ke keluarga dengan kondisi yang lebih baik dengan mengantisipasi, mencegah, membangun seluruh sistem di lingkungan anak yang mendukung untuk tidak terjadi kembali menjadi korban.” []

Baca juga:

Tulisan 1: Kami di Sana Bukan Dijadikan Istri, Tapi Diperbudak dan Disiksa: Kisah Korban Pengantin Pesanan

Tulisan 2: Banyak Korban Pengantin Pesanan di Cina Tak Bisa Berbuat Apa-apa, Selain Menunggu Bantuan

Tulisan 3: Mak Comblang Untung Besar dari Membodohi Orang Buat Dijadikan Pengantin Pesanan

Tulisan 4: Modus-modus Menjual Manusia, Waspadalah! Pengantin Pesanan Sedang Hangat-hangatnya

Tulisan 5: Pelaku Human Trafficking Harus Didenda Selangit Biar Kapok

Tulisan 7: Yohana: Jika Menteri Susi Tenggelamkan Kapal, Saya Juga Ingin Tenggelamkan Mafia Penjual Manusia

Tulisan 8: Interview Keira Shabrina: Buat yang Nikmati Human Trafficking, yang Paling Tepat Ya Hukuman Mati