News

Sampai Kini Kejagung Belum Temukan Indikasi Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

Kejagung belum menemukan indikasi korupsi dalam kasus pengelolaan dana dan investasi BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.


Sampai Kini Kejagung Belum Temukan Indikasi Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan
Rapat Komisi III bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Kejaksaan Agung (Kejagung) belum menemukan indikasi korupsi dalam kasus pengelolaan dana dan investasi BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

Jampidsus Kejagung, Ali Mukartono menuturkan, penyidik kini terus melakukan pemeriksaan guna memastikan dugaan tersebut. Pasalnya ada jutaan transaksi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dan kini masih diperiksa kejaksaan.

“Sebagian sudah dapat disimpulkan bahwa sampai sekarang belum adanya perbuatan melawan hukum yang timbul dan mengakibatkan kerugian,” kata Ali dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (14/6/2021).

Ali menjelaskan pemeriksaan transaksi tersebut melibatkan lembaga terkait, diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua lembaga tersebut mempunyai kewenangan dalam pemeriksaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

Pemeriksaan ini bermula atas laporan sejumlah pihak bahwa BPJS mencatatkan kerugian senilai Rp22 triliun. Jika dirinci kerugian itu berasal dari investasi reksadana Rp11 triliun dan saham Rp11 triliun.

Kata Ali, kerugian investasi paling besar pada tahun 2016-2019. Sedikit demi sedikit kerugian tersebut menurun seiring dengan naiknya harga saham-saham milik BPJS Ketenagakerjaan.

“Mulai tahun 2021 ini, terjadi recovery (perbaikan) karena rebound harga saham atau naik kembali,” lanjutnya.

Meski demikian, pemeriksaan tersebut masih berlangsung. Penyidik masih mendalami saham-saham apa saja yang membuat perusahaan merugi.

“Apa ada jenis saham-saham lain yang merugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Jadi masih kami dalami bersama OJK dan BPK,” bebernya.

Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk mencari keterangan yang lebih lengkap. 

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Rabu (7/4/2021).

Sebelumnya penyidik memeriksa mantan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto (AS) dan Direktur Pengembangan Investasi telah diperiksa. Terbaru penyidik memeriksa Deputi Direktur SPI BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019.

Penyidik juga telah memeriksa sederet saksi dari perusahaan sekuritas. Antara lain Dirut PT Trimegah Asset Management Anthony Dirga juga diperiksa. Lalu saksi lain adalah MKS selaku Direktur Pelayanan BPJS-TK, HP selaku Dealer Pasar Utang BPJS-TK, dan II selaku Deputi Direktur Analisa Portofolio BPJS-TK.

Diketahui, Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penggeledahan pada Senin (18/1/2021). Dalam penggeledahan, tim penyidik tindak pidana khusus (pidsus) menyita sejumlah dokumen dan alat bukti.

Perlu diingat, kasus dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan jadi perbincangan hangat sejak Januari 2021. Baik manajemen lama maupun baru membantah adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan dana dan investasi BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya saja, pada April 2021 lalu, Direktur Pengembangan Investasi BPJamsostek Edwin Ridwan menegaskan, pengelolaan investasi yang dilakukan perusahaan senantiasa sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Salah satunya PP 55 Tahun 2015 dan PP 99 Tahun 2013.

“Setiap kegiatan investasi yang dilakukan juga telah melalui proses kajian fundamental, teknikal, manajemen risiko dan kepatuhan yang komprehensif,” ungkap Edwin.

Menurut Edwin, strategi investasi BPJamsostek mengutamakan hasil yang optimal untuk peserta dengan mempertimbangkan prinsip kepatuhan dan kehati-hatian. Investasi BPJamsostek juga memastikan kesesuaian kebutuhan liabilitas atau asset liability matching (ALMA) pada setiap program.

Terkait dengan rencana pengurangan investasi di instrumen saham dan reksadana, Edwin menuturkan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi pasar modal belakangan ini.

"Saat ini, kondisi pasar modal banyak dipengaruhi sentimen global dan dampak negatif pandemi Covid-19 sehingga memicu peningkatan volatilitas,” tutur Edwin.

Namun, dalam jangka panjang sekitar 10 tahun-15 tahun, BPJamsostek masih melihat bahwa pasar modal khususnya instrumen berbasis ekuitas sebagai investasi yang mempunyai potensi daya ungkit return.

Oleh karena itu, BPJamsostek akan tetap memperhatikan kondisi perekonomian serta perkembangan di pasar modal sehingga pengelolaan portofolio bersifat dinamis.

BPJamsostek juga mempertimbangkan penyesuaian portofolio investasi secara bertahap dalam jangka panjang dengan menambah alokasi pada surat utang, baik SBN maupun surat utang korporasi yang memenuhi persyaratan.

Selain itu, BPJamsostek juga mengoptimalkan investasi langsung, salah satunya melalui kerjasama investasi dengan sovereign wealth fund (SWF).

"Penyesuaian ini tentunya akan mempengaruhi bobot alokasi investasi berbasis ekuitas secara alamiah seiring dengan pertumbuhan dana," tutupnya.[]

Arief Munandar

https://akurat.co