News

Sambangi Gedung Merah Putih, Wamen ATR/BPN: Bahas Stranas dari KPK

Ipi menjelaskan dalam rapat tersebut, akan membahas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari KPK


Sambangi Gedung Merah Putih, Wamen ATR/BPN: Bahas Stranas dari KPK
Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (19/5/2022). (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk membahas penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. 

Adapun dalam berlangsungnya rapat tersebut, Kementerian ATR/BPN akan diwakili oleh Wakil Menterinya yakni Surya Tjandra dan Kementerian LHK yang akan diwakili oleh Sekretaris Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hanif Faisol Nurofiq.

"Hari ini (19/5) KPK sebagai Koordinator Timnas Stranas-PK mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)," ucap Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryatai Kuding dalam pernyataannya, Kamis (19/5/2022).

baca juga:

Ipi menjelaskan dalam rapat tersebut, akan membahas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari KPK yang nantinya bisa mendorong percepatan penetapan kawasan hutan. Hal itu dinilai sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan kepastian terhadap perizinan.

"Dalam pelaksanaannya, proses penataan batas kawasan hutan terkait erat dengan penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh pihak ketiga," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra menyampaikan bahwa kehadirannya ke Gedung Merah Putih KPK untuk melakukan rapat bersama KLHK terkait penataan batas kawasan hutan.

"Jadi ada program strategi nasional pencegahan korupsi dari KPK, salah satu yang jadi penting adalah supaya tumpang tindih hak atas tanah yang berada atau merangkap dalam kawasan hutan bisa kita selesaikan," ucapnya, Kamis (19/5/2022).

Ia mengungkapkan, lembaga anti rasuah itu berperan sebagai fasilitator dalam pertemuan kedua kementerian tersebut. Surya juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan seluruh sertifikat hak atas tanah yang terindikasi kawasan hutan.

"Kita mau denger respon dari Planologi, Dirjen Planalogi dari KLHK dan mudah-mudahan bisa ada solusi, karena ini kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat ya, khususnya di daerah-daerah," ungkapnya.

Surya juga menjelaskan bahwa pihaknya saat ini telah mengirimkan data penataan batas kawasan hutan sedikitnya lima provinsi kepada KLHK. Nantinya, kata Surya, pihaknya akan mengirim seluruh data kepada KLHK untuk semua provinsi di Indonesia.

Adapun Surya juga menyampaikan bahwa hal ini juga merupakan turunan dari amanat Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

"Sementara masih 5 Provinsi sebagai kepala projek, tapi setelah itu kita akan kirim semua data se-Indonesia,"jelasnya.

"Ini juga turunan dari amanat UU prakerja, untuk penyelesaian tumpang tindih lahan dan hak atas tanah, perizinan segala macem," pungkasnya.[]