News

Saleh Daulay: Alasan Pengumuman Perpanjangan PPKM Tidak Boleh Ada yang Ditutupi

Saleh Partaonan Daulay menyarankan agar di dalam pengumuman perpanjangan atau pelonggaran kebijakan PPKM, pemerintah memberikan alasan secara terbuka.


Saleh Daulay: Alasan Pengumuman Perpanjangan PPKM Tidak Boleh Ada yang Ditutupi
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay (AKURAT.CO/ Sopian)

AKURAT.CO, Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay menyarankan agar di dalam pengumuman perpanjangan atau pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pemerintah memberikan alasan secara terbuka.

"Tidak perlu ada yang ditutupi. Pemerintah harus menunjukkan bahwa semua potensi yang dimiliki sudah dikerahkan secara maksimal," tegas Saleh saat dihubungi AKURAT.CO, di Jakarta, Minggu (25/7/2021).

Selain itu, menurut Saleh pemerintah harus mendengarkan masukan dari berbagai pihak seperti, ahli epidemiolog, kalangan pengusaha, pekerja, masyarakat terdampak, dan juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Dia juga mengatakan, tujuan dari masukan tersebut tentu sangat perlu untuk melengkapi hasil evaluasi PPKM Darurat yang telah dilaksanakan. Dia menilai, kombinasi antara masukan dari berbagai pihak dan hasil evaluasi itulah semestinya yang dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan berikutnya.

"Tanpa diminta, sudah banyak kalangan yang bersuara. Mereka memberi masukan dari banyak aspek. Termasuk aspek efektivitas PPKM darurat, kemampuan faskes, kecukupan tenaga medis, alat dan obat-obatan, bahkan sampai pada dampak yang ditimbulkan bagi roda perekomian masyarakat," paparnya.

"Tidak hanya ekonomi menengah ke atas, tetapi juga UMKM dan kelas menengah ke bawah. Ada juga yang memberi masukan terkait penguatan jaminan sosial, dan lain-lain," sambungnya.

Selain itu, Saleh menyebut, satu hal yang perlu dicatat, jika pemerintah ternyata nanti akan memperpanjang, maka harus dipastikan bahwa jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos dan subsidi harus benar-benar diberikan ke masyarakat dan tepat sasaran.

"Tanpa jaring pengaman sosial dan bantuan sosial, kebijakan ini dinilai tidak akan efektif. Subsidi dan bantuan sosial itu kan tidak di seluruh Indonesia. Hanya di daerah yang diberlakukan PPKM Darurat atau PPKM Level 4. Perhitungan terhadap hal ini juga harus dilakukan secara cermat. Harus dipastikan tidak ada masyarakat yang dilupakan," pungkasnya.

Diketahui, Masa perpanjangan PPKM bakal berakhir hari ini. Keputusan terkait nasib pelonggaran PPKM tersebut bakal diumumkan malam nanti. Pemerintah mengkaji secara mendalam untuk bisa melakukan relaksasi layanan makan di tempat di warung makan namun dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan ketat.

Berdasarkan informasi yang didapat detikcom, Minggu (25/7/2021), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas terkait PPKM berlevel pada pagi tadi. Jokowi kemudian melanjutkan rapat untuk menyerap aspirasi kepala daerah pada sore ini. []