Abdul Aziz SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada CEPP FISIP UI
News

Salah Urus dan Salah Pengurus


Salah Urus dan Salah Pengurus
Calon penumpang saat memadati Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (30/5/2020). Kepadatan tersebut terjadi lantaran terdapat pembatasan jumlah penumpang yang dapat masuk peron dan gerbong kereta. (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Dalam banyak konteks, Indonesia saat ini sedang dalam pandemi kesemrawutan yang tak gampang diurai. Semuanya berpangkal pada manajemen negara (menajemen pemerintahan) yang kacau dan membingungkan.

Terlihat jelas betapa pemerintah begitu gamang dan seperti tidak punya prioritas. Kalaupun ada prioritas, tetapi prioritas yang tdak berangkat dari kenyataan riil kebutuhan dan kepentingan publik. Hanya prioritas dalam ukuran kepentingan sempit elite penguasa.

Ketika, misalnya, dihadapkan pada kenyataan apakah lebih mendahulukan ekonomi atau keselamatan warga (dari serangan mematikan Covid-19), pemerintah tampak sangat ragu-ragu dan maju-mundur dalam ketidakjelasan. Ekonomi penting, keselamatan warga juga penting. Lalu bagaimana? Di sinilah pemerintah dituntut memainkan perannya dengan cerdas dan kreatif. Tidak malah bingung dan inkonsisten.

Hampa Daya Pikir

Di tengah-tengah ganasnya pandemi, terlihat jelas betapa pemerintah selain tidak efekif juga kurang berwibawa di hadapan publik. Ketidakefektifan dan ketiadaan wibawa itu lebih dipicu oleh sikap plin-plan pemerintah.

Menerapkan kebijakan PSBB, tapi juga menggelar konser yang justru melanggar prinsip-prinsip PSBB itu sendiri. Melarang orang-orang keluar rumah dan mudik, tapi bandara dipenuhi warga asing yang keluar-masuk Indonesia. Selalu meminta tanaga medis tetap siaga di garis depan, tetapi insentif mereka tak kunjung dibayarkan.

Pemerintah mengeluh tak punya anggaran untuk total memerangi pandemi, tapi malah kongkalikong dengan Ruang Guru. Duit 5,6 trilun rupiah digelontorkan  untuk pelatihan akal-akalan program Pra-Kerja.

Pandemi belum ada tanda-tanda berakhir, Presiden Joko tiba-tiba muncul di sebuah mall di Bekasi memberi isyarat agar-agar mall-mall segera dibuka. Biar roda ekonomi bergerak kembali. (Memangnya ekonomi hanya ada mall-mall?).

Ironis. Sehari atau dua hari kemudian Presiden Joko pun mengeluarkan penyataan yang meminta masyarakat dan semua pihak untuk benar-benar mewaspadai serangan pandemi “gelombang kedua”. Seolah membatalkan pidatonya di Mall Sumarecon Beksi itu. 

Hal serupa juga menimpa dunia pendidikan. Sekolah-sekolah segara dibuka di awal Juni, dengan protokol pandemi yang ketat (pakai masker, selalu cuci tangan, dan physical distancing).

Tetapi, yang kurang dipikirkan dan diantisipasi apakah infrastruktur pendukung di sekolah-sekolah sudah memadai dan siap untuk itu? Apakah aturan yang dirumuskan pemerintah semudah itu diterapkan di sekolah-sekolah? Apakah sudah dipikirkan dan diperhitungkan secara matang dan komprehensif soal perilaku anak? Sanggupkah guru-guru sekian lama mengontrol dan mendisiplinkan sekian banyak murid dengan model protokol pandemi? Pernahkah pula dipikirkan efek domino serangan pendemi di sekolah-sekolah?

Sikap pemerintah soal berdamai dengan covid, kompromi dengan covid,  hidup berdampingan dengan covid berujung pada muncul kebijakan “new normal” yang prematur dan merisaukan itu.

Banyak pihak yang mempertanyakan dan meragukan kebijakan itu. Termasuk organisasi-organisasi besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Mereka ragu dengan kasahihan, keakuratan, dan tingkat ketepercayaan data dari kebijakan “new normal” yang tidak normal itu. 

Itu artinya pemerintah kurang mendapat kepercayaan publik. Kebijakan pemerintah dianggap asal-asalan dan tidak memiliki basis yang meyakinkan. Kebijakan yang jika dikuti justru akan membuat petaka dan masalah pun menjadi tambah runyam. Kebijakan yang tidak memberikan solusi terbaik.

Jika demikian, betapa pemerintah memformulasikan dan menerapkan kebijakan secara serampangan. Kebijakan yang tidak ditopang kekuatan pemikiran yang mampu mempertimbangkan banyak sisi kehidupan. Pertimbangan utamanya lebih pada kepentingan ekonomi. Sebuah kebijakan yang hampa daya pikir.

Dua Kesalahan Mendasar

Di saat soal pandemi masih masih ruwet dan membingungkan, pemerintah bersama DPR seolah mengambil kesempatan membahas dan mengesahkan beberapa UU yang sangat kontroversial dan ditentang banyak pihak.

UU manajemen Covid-19 rasa ekonomi, misalnya terbit dengan mulus. UU yang cenderung melegalkan penyelewengan keuangan negara itu diprotes banyak pihak sejak berwujud perppu. Bahkan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

UU Minerba rasa asing, terbit pula dengan bangga. UU yang sangat mengabaikan Pasal 33 UUD 1945 tidak saja seolah menyerahkan total sumber daya alam ke pemilik modal dan asing, juga tidak menyisakan tempat bagi perspektif keadilan dan kepentingan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Ia lebih mewadahi kepentingan oligarki ekonomi dan oligarki politik. Potensi penggadaian negara sangat besar dalam UU ini.

Lebih seru lagi UU Omnibus Law Cilaka. Dari sisi konten kurang fokus, banyak sekali pernak-perniknya, dan banyak sekali klausul yang sangat terasa dipaksakan. Tetapi, satu misi penting di dalamnya yakni memberi karpet merah dan sederet kemudahan bagi kaum investor. Roh dasarnya tidak lain dari pemberhalaan investasi. Sekaligus menunjukkan betapa negara sengaja membuat dirinya bergantung kepada oligarki ekonomi.

Dari tiga UU itu saja memeberi isyarat betapa negara ini sedang dalam status salah urus. Salah urus membuat prinsip-prinsip hakiki bernegara dan berbangsa terabaikan. Konstitusi tidak dipedomani. Kebutuhan, kepentingan, kerisauan, kegalauan, tangisan, dan jerit derita warga tidak dipedulikan. Realitas masyarakat tidak menjadi basis kebijakan-kebijakan pembangunan.  

Dalam status urus, negara menjadi compang-camping dan berputar-putar dalam ketidakjelasan sistem. Negara membikin aturan yang hanya menguntungkan elite dan meninggikan derajat oligarki. Dalam status salah urus, negara misalnya menciptakan kondisi untuk punya alasan mengimpor berbagai jenis komoditas. Siapa yang diuntungkan? Tentu oligarki politik dan oligarki ekonomi. Bukan rakyat kebanyakan.

Mengapa terjadi negara salah urus? Tidak lain karena salah pengurus. Artinya, negara sedang diurus oleh para pengurus yang salah. Oleh orang-orang yang salah. Partai politik telah salah merekrut dan mempromosikan calon pengurus untuk dikontestasikan dalam pemilu.  

Rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik tidak mengacu pada kualitas, integritas, dan kapasitas leadership calon pengurus. Tetapi lebih pada popularitas dan isi tas (kemampuan finansial) si calon. Ini terjadi baik pada pilpres maupun pilkada. Lahirlah kemudian pengurus (presiden, gubernur, bupati/walikota) yang lemah dan tidak mengerti bagaimana mengurus negara dan menyejahterakan warga. Negara dipahami seperti perusahaan pribadinya.

Indonesia saat ini sedang ditimpa dua kesalahan mendasar itu. Yakni, salah urus dan salah pengurus. Manajemen negara akan kembali ke prinsip-prinsip yang benar jika negara sudah berganti pengurus. Wallahu’alam. []

Sunardi Panjaitan

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu