News

Salah Bayar Peralatan Damkar Hingga Rp6,5 Miliar, Kinerja KPK DKI Besutan Anies Dipertanyakan 

Misbah Hasan mempertanyakan kinerja KPK DKI Jakarta bentukan Gubernur Anies Baswedan setelah kasus salah bayar peralatan damkar terendus BPK.  


Salah Bayar Peralatan Damkar Hingga Rp6,5 Miliar, Kinerja KPK DKI Besutan Anies Dipertanyakan 
Ketua KPK DKI Jakarta, Bambang Widjojanto (Instagram/pt_pmli)

AKURAT.CO, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan mempertanyakan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DKI Jakarta yang dibentuk oleh Gubernur Anies Baswedan. 

Hal ini dipertanyakan setelah rilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang membuat geger publik karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui keliru dalam melakukan pembayaran pengadaan peralatan pemadam kebakaran hingga mencapai Rp6,5 miliar. 

Misbah menilai kesalahan seperti ini sering menjadi pintu masuk penyelewengan anggaran dan korupsi, dia lantas mempertanyakan sejauh  mana KPK DKI melakukan pengawasan terhadap anggaran pengadaan barang ini. 

"Dengan adanya kasus ini, kinerja Komite Pencegahan Korupsi DKI juga patut dipertanyakan," kata Misbah ketika dikonfirmasi, Senin (19/2/2021). 

Misbah menegaskan, KPK DKI selama ini memang tidak sekalipun bersuara terkait sejumlah kasus kejanggalan anggaran di DKI, salah satunya adalah kasus korupsi pengadaan lahan rumah Dp 0 Rupiah yang menyeret Mantan Dirut Perumda Pembangunan Jaya, Yoory C Pinontoan. 

"Selama ini, kejanggalan dalam proses penganggaran di DKI, komite ini tidak juga bersuara," tegasnya. 

Anies Baswedan membentuk KPK DKI Jakarta untuk meminimalisir peluang korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI di era kepemimpinannya, lembaga ini dibentuk Anies pada 2018 lalu. Tidak main-main Anies menunjuk Bambang Widjojanto menjadi Ketua KPK DKI dan telah dilantik pada 3 Januari 2018.

Sejak dibentuk, KPK DKI Jakarta memang sangat  jarang terdengar, bahkan kerap luput  dari sorot media hingga  sekarang ini. 

"Dengan adanya kasus ini dan kemungkinan kasus serupa yang lain," kata Misbah. 

Berikut rincian 4 paket pembelian alat yang lebih bayar:1. Unit SubmersibleHarga riil: Rp 9 miliarNilai kontrak: Rp9,7 miliar, selisih: Rp 761 juta

2. Unit Quick ResponseHarga riil: Rp 36 miliarNilai kontrak: Rp 39 miliarselisih: Rp 3,4 miliar

3. Unit Penanggulangan Kebakaran pada Sarana Transportasi MassalHarga riil: Rp 7 miliarNilai kontrak: Rp 7,8 miliarselisih: Rp 844 juta

4. Unit Pengurai MaterialHarga riil: Rp 32 miliarNilai kontrak: Rp 33 miliarselisih: Rp 1,4 miliar.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu