News

Saksi Made Elviani Dicecar KPK Soal Aset Milik Eks Dirut PD Sarana Jaya

Yoory C Pinontoan merupakan tersangka terkait pengadaan tanah di Munjul


Saksi Made Elviani Dicecar KPK Soal Aset Milik Eks Dirut PD Sarana Jaya
Direktur Utama PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (13/11) (AKURAT.CO/Herry Supriyatna)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik aset-aset milik mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan yang diduga didapat dari hasil korupsi. 

Tim penyidik memanggil seorang saksi yang diduga mengetahui aset-aset milik Yoory.

“Made Elviani (Swasta) dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan kepemilikan berbagai aset oleh tersangka YRC,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (22/6/2021).

Yoory C Pinontoan merupakan tersangka terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Tahun 2019.

Selain Yoory, KPK telah menetapkan tersangka lain. Mereka antara lain Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar.

Dugaan rasuah terjadi ketika terjadi kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris pada 8 April 2019. 

Pengikatan akta jual beli berlangsung di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yoory C Pinontoan selaku Dirut dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe. 

Saat itu langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI.

Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp43,5 miliar. Uang miliaran rupiah itu diperuntukan, untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum antara lain, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait dan beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate.

KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar. []