News

Saksi Ahli Sebut Eks Komisioner KPU RI Sesat Pikir Soal Putusan DKPP


Saksi Ahli Sebut Eks Komisioner KPU RI Sesat Pikir Soal Putusan DKPP
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Pancasila dan Saksi Ahli, Muhammad Rullyandi, dalam sidang gugatan Evi Novida terhadap SK Pemberhentian dirinya oleh Presiden RI di Gedung PTUN Jakarta, Selasa (7/7/2020) (Istimewa)

AKURAT.CO, Cara berpikir eks Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting, dinilai sesat dalam memahami cara kerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat mengeluarkan sebuah putusan.

Hal itu diungkapkan oleh Ahli Hukum Tata Negara Universitas Pancasila, Muhammad Rullyandi, saat membantah pernyataan Evi Novida yang menyebut bahwa putusan DKPP yang memecat dirinya adalah putusan yang cacat hukum karena putusan tersebut diambil dalam pleno yang hanya berisi empat orang Anggota DKPP saja atau tidak quorum.

"Jadi opini yang menyebut DKPP tidak quorum dalam pengambilan amar putusan 317 adalah sesat," ungkap Rullyandi saat menjadi saksi ahli dalam sidang gugatan Evi Novida terhadap Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dirinya oleh Presiden RI di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Pria yang akrab disapa Rully itu menjelaskan, perkara quorum dapat dibantah dengan adanya SK DKPP Nomor 04/SK/K.DKPP/SET-04/I/2020 tentang Rapat Pleno Pengambilan Keputusan yang diterbitkan pada 17 Januari 2020.

"Keputusan itu sudah ada oleh DKPP setelah Pak Harjono diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas KPK. Maka untuk mengantisipasi kekosongan hukum dan memberi hukum peralihan, maka bisa diberikan alternatif mengenai Keputusan ini," ujarnya.

Terlebih, lanjut Rully, dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa DKPP dapat membuat Peraturan DKPP dan menetapkan Keputusan guna menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Untuk diketahui, dalam perkara 317-PKE-DKPP/X/2020 terkait Evi Novida, terdapat dua Anggota DKPP ex officio yang menjadi pihak dalam sidang, yaitu Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari yang berstatus sebagai Teradu dan Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja yang menjadi Pihak Terkait.

Praktis hanya empat Anggota DKPP yang tersisa karena pada Desember 2019, Ketua DKPP Harjono ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Anggota Dewan Pengawas KPK.

Rully mengatakan, DKPP memang harus secepatnya memplenokan perkara 317-PKE-DKPP/X/2020 tersebut agar perkaranya tidak kedaluwarsa atau melewati batas waktu yang ditentukan.

"Dan empat orang itulah yang harus menetapkan putusan karena jika salah satu (dari ex officio) ikut, maka akan terjadi conflict of interest," katanya.[]