News

Saksi Ahli: Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Kebijakan HET Tak Didukung Ekosistem Memadai

Saksi Ahli: Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Kebijakan HET Tak Didukung Ekosistem Memadai
Ilustrasi minyak goreng. (AKURAT.CO)

AKURAT.CO Birokrat dan ekonom Lukita Tuwo menjadi saksi ahli dalam lanjutan sidang dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. 

Dalam keterangannya, Lukita menyebut bahwa kelangkaan minyak goreng di Indonesia disebabkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tidak disertai dengan ekosistem memadai. Selain itu, tidak terdapat lembaga yang mengontrol produksi sampai ke konsumen penggunanya.

"Kelangkaan tidak disebabkan oleh tindakan produsen kelapa sawit ekspor. Ini lebih kepada penetapan kebijakan HET yang tidak disertai oleh kelengkapan persyaratan agar kebijakan HET bisa jalan," jelasnya, Rabu (7/12/2022).

baca juga:

Lukita menilai, kebijakan HET dapat berhasil apabila pemerintah memiliki lembaga seperti PT Pertamina (Persero) untuk produk minyak goreng.

"Itu buat saya bahwa kelangkaan lebih terkait kebijakan HET yang tidak dilengkapi prasyarat lainnya, antara lain keberadaan lembaga seperti Pertamina yang memproduksi dan mengontrol distribusi sampai ke tingkat konsumen," ujarnya.

Tim Asistensi Kemenko Bidang Perekonomian, Rizal Mallarangeng, juga mengungkapkan hal senada dalam keterangannya. Dia menuturkan bahwa kebijakan harga dapat menyebabkan kelangkaan minyak goreng.

Selain itu, dia juga menyampaikan produk minyak goreng tidak dapat disamakan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab, distribusi pada BBM hanya berpusat di PT Pertamina.

"Susah, apalagi kalau kita melakukan lewat seperti tadi kontrol harga yang tidak tepat. Menurunkan harga jauh di bawah harga produksi tanpa penguasaan ekosistem distribusinya, kalau itu di negara komunis price control mendatangkan kelangkaan barang," ujar Rizal.

Dia mengatakan, kebijakan kontrol harga dapat efektif jika ekosistem yang ada memadai. Menurut dia, tidak ada ekosistem yang baik dalam penerapan kebijakan kontrol harga minyak goreng di Indonesia.

"Yang saya lihat di migor tidak ada ekosistem yang dipersiapkan dengan baik, sehingga price control yang ditetapkan, yang di bawah harga produksi yang normal, membuat kelangkaan sebagai sebuah theoritical possibility yang nyata," papar Rizal.

Terkait kasus itu, mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana, didakwa merugikan negara hingga Rp18 triliun. Perbuatan itu dilakukan bersama tim asistensi Menko Perekonomian, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei, dan sejumlah pihak lainnya.