News

Saingi China, G7 Rencanakan Bantuan Infrastruktur Rp8,8 Kuadriliun untuk Negara Berkembang

Joe Biden prihatin skema investasi China menjebak negara penerima dalam utang dan lebih menguntungkan China.


Saingi China, G7 Rencanakan Bantuan Infrastruktur Rp8,8 Kuadriliun untuk Negara Berkembang
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan para pemimpin G7 lainnya meluncurkan kembali 'Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global' dengan nama yang baru pada Minggu (26/6). ()

AKURAT.CO Para pemimpin negara-negara Kelompok Tujuh (G7) telah berjanji untuk mengumpulkan USD 600 miliar (Rp8,8 kuadriliun) dana swasta dan publik selama 5 tahun. Tujuannya adalah untuk membiayai infrastruktur di negara-negara berkembang dan melawan proyek Sabuk dan Jalan China bernilai triliunan dolar.

Dilansir dari Al Jazeera, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan para pemimpin G7 lainnya meluncurkan kembali 'Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global' dengan nama yang baru pada Minggu (26/6). Proyek tersebut diluncurkan dalam pertemuan tahunan G7 yang diadakan tahun ini di Schloss Elmau, Jerman selatan.

"Negara-negara berkembang kerap kekurangan infrastruktur penting untuk membantu mengatasi guncangan global, seperti pandemi, sehingga dampak yang mereka rasakan lebih akut dan lebih sulit pulih. Itu bukan hanya masalah kemanusiaan, melainkan juga masalah ekonomi dan keamanan bagi kita semua," ungkap Biden.

baca juga:

AS akan menggelontorkan USD 200 miliar dalam bentuk hibah, dana federal, dan investasi swasta selama 5 tahun. Tujuannya untuk mendukung proyek-proyek di negara berpenghasilan rendah dan menengah yang membantu mengatasi perubahan iklim serta meningkatkan kesehatan global, kesetaraan gender, dan infrastruktur digital.

"Saya ingin memperjelas, ini bukan bantuan ataupun amal. Ini investasi yang akan memberikan hasil bagi semua orang. Negara-negara dapat melihat manfaat nyata dari bermitra dengan demokrasi," klaimnya.

Menurut Biden, ratusan miliar dolar tambahan dapat berasal dari bank pembangunan multilateral, lembaga keuangan pembangunan, dana kekayaan negara, dan lainnya.

Sementara itu, Eropa akan menggelontorkan 300 miliar euro sebagai prakarsa selama periode yang sama guna membangun alternatif berkelanjutan bagi skema inisiatif Sabuk dan Jalan China, proyek yang diluncurkan Presiden Xi Jinping pada 2013.

Skema investasi China melibatkan pembangunan dan program di lebih dari 100 negara untuk menciptakan versi modern dari jalur perdagangan Jalur Sutra kuno dari Asia ke Eropa. Menurut Gedung Putih, rencana tersebut hanya memberikan sedikit manfaat bagi banyak negara berkembang. Selain itu, ini menjebak negara-negara penerima dalam utang dan investasinya lebih menguntungkan bagi China dibandingkan tuan rumahnya.

Biden pun memamerkan sejumlah proyek unggulan, termasuk proyek pengembangan tenaga surya senilai USD 2 miliar di Angola dengan dukungan dari Departemen Perdagangan, Bank Ekspor-Impor AS, perusahaan AS AfricaGlobal Schaffer, dan pengembang proyek AS Sun Africa.

Menurut Friederike Roder, wakil presiden organisasi nirlaba Global Citizen, janji investasi bisa menjadi 'awal yang baik' menuju keterlibatan yang lebih besar oleh negara G7 di negara berkembang dan dapat mendukung pertumbuhan global yang lebih kuat bagi semua. Negara G7 rata-rata hanya memberikan bantuan pembangunan 0,32 persen dari PDB mereka, kurang dari setengah dari 0,7 persen yang dijanjikan.

"Namun, tanpa negara berkembang, tak akan ada pemulihan ekonomi dunia yang berkelanjutan," komentar Roder.[]