News

Sahroni NasDem: Beleid Tutup Pintu TKA Harus Ditegakkan secara Adil

Aturan terbaru tentang larangan TKA masuk Indonesia harus berlaku secara adil, baik bagi perusahaan besar maupun kecil.


Sahroni NasDem: Beleid Tutup Pintu TKA Harus Ditegakkan secara Adil
Ratusan warga negara asing asal Tiongkok saat mengantre untuk melakukan pengecekan dokumentasi di bagian imigrasi, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Jumat (18/9/2020). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai kebijakan larangan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk Indonesia sudah sepatutnya diambil di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini.

Pasalnya, beberapa kasus Covid-19 di Indonesia terjadi karena kelonggaran pengawasan terhadap kedatangan Warga Negara Asing (WNA).

"Memang sudah saatnya ada kebijakan seperti ini, mengingat beberapa kasus di Indonesia diakibatkan oleh longgarnya pengawasan terhadap WNA yang masuk," terang Sahroni dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (25/7/2021).

Sahroni berharap kebijakan pemerintah menutup pintu masuk bagi TKA selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ditegakkan secara adil dan tak pandang bulu. "Saya harapkan aturan ini berlaku tanpa pandang bulu, bagi TKA dari perusahaan kecil maupun besar seperti tambang," ujarnya.

Dia pun meminta aturan terkait larangan tersebut dibuat secara jelas dan disosialisasikan dengan baik agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan industri, meski kebijakan larangan masuk TKA itu terlambat.

Diketahui, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021 yang diteken oleh Yasonna Laoly empat hari lalu atau pada 21 Juli 2021. Aturan ini mengatur terkait larangan TKA masuk Indonesia dalam masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.

Menurut politikus NasDem itu, perlu masa transisi sejak Permenkumham itu diumumkan, karena setiap kebijakan yang berurusan dengan kedatangan orang asing membutuhkan jeda waktu. Dia mengaku hal ini sudah dikoordinasikan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Dalam beleid itu, TKA menjadi salah satu pihak yang dikecualikan untuk masuk ke Indonesia. Padahal sebelumnya, izin masih diberikan kepada pekerja asing yang bertugas di proyek strategis nasional," pungkasnya.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan bahwa TKA yang pernah diributkan masyarakat masuk ke Indonesia itu sebenarnya tiba sebelum penerapan PPKM Darurat. Pemerintah menyerap aspirasi masyarakat dan akhirnya benar-benar menutup pintu bagi TKA yang hendak masuk ke Indonesia.

"Dulu rame tenaga kerja asing kok masuk Indonesia, sementara kita dikurung," kata Mahfud dalam konferensi pers terkait situasi politik dan keamanan, kemarin (24/7/2021).[]