Lifestyle

Sah Secara Hukum, Ini Hasil Munaslub AMPHURI di Tangerang

DR. H. Razman Arif Nasution, selaku kuasa hukum Pengurus AMPHURI, mengungkapkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut.


Sah Secara Hukum, Ini Hasil Munaslub AMPHURI di Tangerang
Razman Arif Nasution, kuasa hukum AMPHURI yang dipimpin oleh Muhammad Fauzan Kamil, Lc, MA, melakukan jumpa pers pada Selasa (13/10/2020) di Hotel Aston, Epicentrum, Jakarta. (ISTIMEWA)

AKURAT.CO Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) pada Sabtu (10/10/2020) di Hotel Fave Tangerang, Banten. 

DR. H. Razman Arif Nasution, selaku kuasa hukum Pengurus AMPHURI, mengungkapkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut dalam konferensi pers pada Selasa (13/10/2020) di Hotel Aston Rasuna, Kuningan, Jakarta.

Hasil Munaslub yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menghasilkan beberapa hal, diantaranya Kepengurusan Dewan Majelis Tinggi dengan Ketua H. Mahfudz Djaelani,  Ketua Dewan Penasehat adalah Ir. H. Arfan Oesman, Ketua Dewan Kehormatan adalah H. Karyono Supomo, Kepengurusan DPP AMPHURI dengan Ketua Umum H. Muhammad Fauzan, Lc MA, Sekjendnya adalah H. Isnaeni Iskandar, dan Bendahara Umumnya adalah H. Tagor Bajora Lubis, Lc MA.

Sah Secara Hukum, Ini Hasil Munaslub AMPHURI di Tangerang - Foto 1
AMPHURI. ISTIMEWA

“Pengesahan ini sekaligus menegaskan bahwa hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) AMPHURI di Kota Batu Jawa Timur tidak sah dan batal demi hukum,” tegas Razman. 

“Munas AMPHURI di Kota Batu Jawa Timur tidak sesuai dengan AD/ART Perkumpulan AMPHURI, karena tidak menjalankan amanat AD/ART di antaranya tidak adanya pembahasan perubahan AD/ART, tidak adanya komisi komisi pembahasan program kerja, tidak dibahas garis-garis kebijakan organisasi yang hanya bisa dilakukan dalam mekanisme Munas atau Munaslub,” paparnya.

Razman menambahkan, Munas di Kota Batu Jawa Timur juga gagal karena tidak ditandatanganinya berita acara rapat pleno dan pemilihan Ketua Umum, Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Dewan Penasehat di saat Pelaksanaan MUNAS di Batu. Selain itu, juga adanya bukti pelaksanaan Munas secara tidak kredibel dan penjelasan laporan keuangan yang tidak transaparan.

“Jika pascamunas ada penggunaan keuangan secara tidak organisatoris maka akan ada tindakan pidana,” tegas Razman.

Munaslub AMPHURI yang diadakan di Tangerang, Banten, telah sesuai dengan AD/ART AMPHURI yakni Anggaran Rumah Tangga Bab V Pasal 14 ayat 1.

“Pengurus DPP AMPHURI periode 1437-1441 H / 2016-2020 gagal menyelenggarakan Munas sesuai ketentuan karena ditemukan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan pimpinan organisasi, pelanggaran AD/ART, pelanggaran SC OC,  pelanggaran tata tertib Munas. Maka Ketua Dewan Penasehat yang sekaligus Pendiri Utama AMPHURI Bapak H. Mahfudz Djaelani mengeluarkan surat keputusan pelaksanaan Munaslub sesuai AD/ART AMPHURI. Dan saya sebagai kuasa hukum yang turut hadir menyaksikan pelaksanaan Munaslub menyatakan Munaslub AMPHURI telah dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI,” papar Razman.