News

Rustam Ibrahim Tunggu Gebrakan Menteri Nadiem soal Penegakkan Nilai Keberagamaan dan Toleransi


Rustam Ibrahim Tunggu Gebrakan Menteri Nadiem soal Penegakkan Nilai Keberagamaan dan Toleransi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2020). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Pemerhati politik dan ekonomi, Rustam Ibrahim menunggu gebrakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim soal kebijakan sanksi yang memadai bagi peraturan sekolah yang melanggar kasus intoleransi terkait kasus yang memaksa siswi non muslim berhijab. 

"Pertanyaan saya kepada Menteri Nadiem Makarim, apa yang dilakukan Kemendikbud jika Pemerintah Daerah tidak memberikan sanksi yang memadai kepada kepala sekolah dan guru yang terlibat? @Kemdikbud_RI," tulis @RustamIbrahim yang dikutip AKURAT.CO pada Senin (25/1/2021).

Menurutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45/2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu ditempelkan di setiap tempat pengumuman sekolah.

"Untuk dapat dibaca setiap siswa SD sampai SLA @Kemdikbud_RI. Saya berharap dari seorang menteri seperti Nadiem Makarim akan ada gebrakan dalam menegakkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi," kata dia.

Harapannya kepada Nadiem ini baik dalam kurikulum maupun praktik sehari-hari dunia pendidikan di Indonesia. "Jika tidak merdeka belajar hanya slogan kosong. @jokowi @Kemdikbud_RI," ujarnya.

Selain itu, Rustam menilai bahwa sekolah yang melangar bukan saja diberikan sanksi, tapi harus terwujud kebebasan bagi siswi dalam berpakaian di sekolah sepanjang itu bersih, rapi dan sopan.

"Kasus pemaksaan berjilbab terhadap siswa non-Muslim dan siswa Muslim bisa saja terjadi di daerah-daerah lain. Kinilah waktunya pemerintah menertibkan. Masa negara Pancasila, bhinneka tunggal ika membiarkan keseragaman berdasarkan agama terjadi @jokowi @nadiemmakarim @Kemdikbud_RI," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan bahwa sekolah tidak boleh membuat peraturan atau himbauan untuk menggunakan model pakaian agama tertentu.