News

Rusia Klaim Menang Referendum di 4 Wilayah Ukraina, Perang Diyakini Bakal Lebih Sengit

Rusia Klaim Menang Referendum di 4 Wilayah Ukraina, Perang Diyakini Bakal Lebih Sengit
Menurut kantor berita yang dijalankan oleh otoritas pro-Kremlin di Donetsk dan Luhansk, hingga 99,23 persen warga memilih bergabung dengan Rusia. (REUTERS)

AKURAT.CO 'Referendum' di 4 wilayah yang dikuasai Rusia telah berakhir. Hasilnya pun diyakini bakal melanggengkan Rusia untuk mencaplok lebih banyak wilayah.

Dilansir dari BBC, pemungutan suara ini diadakan di wilayah timur Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri, begitu juga di wilayah selatan Kherson dan Zaporizhzhia yang diduduki Rusia. Luasnya mencakup sekitar 15 persen dari wilayah Ukraina.

Sekitar 4 juta orang diminta untuk memilih mendukung bergabung dengan Rusia atau tidak. Pengungsi yang tersebar di seluruh Rusia juga dapat ikut memilih di puluhan tempat pemungutan suara, termasuk di Krimea, semenanjung selatan Ukraina yang dicaplok Rusia pada 2014.

baca juga:

Menurut kantor berita yang dijalankan oleh otoritas pro-Kremlin di Donetsk dan Luhansk, hingga 99,23 persen warga memilih bergabung dengan Rusia. Persentase tinggi ini di luar kewajaran dalam pemungutan suara seperti itu.

Menurut para pejabat yang dilantik Rusia di 4 wilayah itu, hampir semua peserta pemungutan suara memilih bergabung dengan Rusia. Tak pelak, pemerintah Ukraina dan sekutunya mengecam jajak pendapat ini sebagai tipu daya. Karena tak ada pengakuan internasional, proses tersebut tak dipantau secara independen.

Presiden Rusia Vladimir Putin diduga akan mengumumkan pencaplokan 4 wilayah itu dalam pidatonya di rapat gabungan parlemen Rusia pada Jumat (30/9). Spekulasi ini berkaca pada 2014 saat ia mengumumkan Krimea bergabung dengan Rusia beberapa hari setelah referendum yang diragukan diadakan di sana.

Jika Rusia mencaplok 4 wilayah itu, perang bisa meningkat menjadi lebih sengit dan berbahaya. Pasalnya, Rusia akan menyebut setiap upaya Ukraina sebagai serangan terhadap wilayah kedaulatannya.

Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia melanggar undang-undang PBB secara brutal dengan mencaplok wilayah yang direbut paksa.

"Lelucon di wilayah jajahan ini bahkan tak bisa disebut referendum palsu. Ini upaya sinis untuk memaksa masyarakat di wilayah Ukraina yang dijajah untuk dimobilisasi ke dalam militer Rusia dan dikirim berperang melawan tanah air mereka sendiri!" kecamnya pada Selasa (27/9) malam.

Sebaliknya, Putin membela referendum itu dengan dalih untuk menghentikan penganiayaan etnis Rusia dan penutur bahasa Rusia oleh Ukraina.

"Menyelamatkan masyarakat di semua wilayah tempat referendum digelar adalah pemikiran kita dan fokus perhatian dari seluruh rakyat dan negara kita," ujar Putin dalam sambutan yang disiarkan televisi.

Pemungutan suara ini berlangsung selama 4 hari. Petugas referendum yang dikawal oleh tentara mengunjungi rumah-rumah penduduk. Sementara itu, tempat pemungutan suara hanya dibuka pada Selasa (27/9).

"Melalui suara saya, saya ingin berkontribusi untuk menghentikan perang. Saya benar-benar ingin pulang," komentar Galina Korsakova yang berasal dari Donetsk yang memberikan suaranya di sebuah TPS Krimea.

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba pun meminta Uni Eropa menjatuhkan sanksi lebih keras kepada Rusia.

"Kami membutuhkan respons yang sangat serius dan efektif dengan aksi spesifik yang akan memukul ekonomi Rusia. Semakin lembut reaksi terhadap referendum, semakin besar motivasi Rusia untuk meningkatkan dan mencaplok wilayah lebih lanjut," serunya.

Inggris pun membalas referendum itu dengan sanksi baru yang menargetkan pejabat tinggi Rusia yang terlibat dalam pengadaan pemungutan suara.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menegaskan kembali bahwa Barat tak akan pernah mengakui aneksasi Rusia. Ia memperingatkan Kremlin soal 'biaya tambahan' yang cepat dan berat.

Mengunjungi Ukraina pada Selasa (27/9), Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna menyebut pemungutan suara ini sebagai 'kedok'.

Saat ditanya wartawan soal referendum, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menjawab bahwa kedaulatan dan integritas teritorial semua negara harus dihormati.[]