News

Rumor Tak Sedap Pengelola ACT, Anggota DPR Pengelolaan Dilakukan Alakadarnya

Pemerintah harus segera mencabut izin dari lembaga-lembaga yang menyelewengkan dana umat dan masuk ke kantong pribadi. 


Rumor Tak Sedap Pengelola ACT, Anggota DPR Pengelolaan Dilakukan Alakadarnya
Rumors tak sedap menimpa petinggi ACT (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Anggota Komisi VIII DPR RI KH Maman Imanulhaq mengaku tidak heran dengan hebohnya lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang disebut-sebut menyelewengkan dana jumbo umat Islam dan masuk ke kantong para petinggi ACT. Pria yang akrab disapa Kyai Maman ini mengatakan kejadian ini layaknya fenomena gunung es. 

Politisi PKB itu menambahkan lembaga filantropi seperti ACT itu. Seringkali membawa-bawa nama agama dan kemanusiaan untuk menguras dana publik dengan mengumpulkan uang donasi puluhan miliar rupiah namun ternyata tidak disalurkan pada yang berhak menerima.     

"Kasus ACT ini sesungguhnya akan membuka semacam fenomena gunung es adanya lembaga yang mengatasnamakan kemanusiaan bahkan keagamaan untuk menguras dana donasi dari publik yang ingin berbuat kebaikan. Bukannya disalurkan, dana-dana itu malah kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi," kata Kyai Maman dihubungi AKURAT.CO, Senin (4/7/2022).

baca juga:

Kyai Maman pun meminta aparat hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu. Apalagi jika dalam penyidikan nantinya terbukti pengelola menyelewengkan dana publik untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Maman mengatakan tidak seharusnya, ratusan miliar dana umat dijadikan bancakan untuk menumpuk kekayaan pribadi.

Kyai Maman menuturkan, pemerintah tidak boleh lepas tangan. Pemerintah harus segera mencabut izin dari lembaga-lembaga yang menyelewengkan dana umat dan masuk ke kantong pribadi. 

Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi itu, memaparkan dengan terungkapnya kasus ACT ini. Pemangku kepentingan harus bergerak dengan membuat payung hukum yang menjadi acuan dalam menjalankan pengawasan terhadap lembaga-lembaga sosial non profit agar lebih hati-hati dalam menjalankan kebijakannya. 

"Sejauh ini belum ada regulasi yang mengakomodasi lembaga-lembaga seperti ini, yang ada adalah memberikan keleluasaan terhadap lembaga-lembaga sosial sehingga pengelolaannya ala kadarnya," pungkas Kyai Maman.

Sebagai Informasi dikutip dari website act.id. Yayasan Aksi Cepat Tanggap didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 (dua) tertanggal 21 April 2005. Dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-1714.HT.01.02.TH 2005 Tanggal 1 November 2005.

Selain itu, Yayasan Aksi Cepat Tanggap telah memiliki Izin Kegiatan beroperasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui surat nomor 155/F.3/31.74.04.1003/-1.848/e/2019 yang berlaku sampai dengan 25 Februari 2024.

Yayasan Aksi Cepat Tanggap juga telah memiliki izin PUB (Pengumpulan Uang dan Barang) dari Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 239/HUK-UND/2020 untuk kategori umum dan nomor 241/HUK-UND/2020 untuk kategori Bencana, izin tersebut selalu diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. []