News

Rugi Akibat Bansos, Warga Rame-rame Gugat Eks Mensos Juliari Batubara 

Gugatan dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat


Rugi Akibat Bansos, Warga Rame-rame Gugat Eks Mensos Juliari Batubara 
Menteri Sosial Juliari Peter Batubara saat menyerahkan diri ke KPK, Minggu (6/12/2020) dini hari (ISTIMEWA )

AKURAT.CO Sebanyak 18 warga yang tersebar di wilayah Jabodetabek melayangkan gugatan ganti kerugian terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. 

Politisi PDIP ini digugat terkait dengan bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang diduga dikorupsi olehnya semasa menjadi Mensos.

Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Juliari, Senin (21/6/2021).

"Di tengah kemerosotan ekonomi yang mereka alami akibat pandemi Covid-19, hak untuk mendapatkan bansos dari pemerintah justru dijadikan bancakan korupsi oleh Juliari. Atas dasar itu, menjadi dapat dipahami jika publik murka lalu memilih jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku korupsi tersebut," ujar salah seorang penasihat hukum dari Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos, Nelson Nikodemus Simamora, Senin (21/6/2021).

Penggabungan gugatan itu, menurut Nelson sesuai dengan Pasal 98 KUHAP. Adapun para penggugat mendalilkan kerugian langsung yang dialami saat proses pembagian paket bansos selama masa pandemi Covid-19, di antaranya kuantitas bantuan tidak sesuai ketentuan dan kualitas sembako buruk. 

Kondisi tersebut, dinilai relevan karena melihat dakwaan jaksa penuntut umum yang menyatakan Juliari mengutip Rp10 ribu dari total nilai setiap paket bansos seharga Rp300 ribu. 

"Jadi, kausalitas dari tindakan Juliari dengan kondisi faktual yang dialami oleh para penggugat semakin tergambarkan. Lagi pula, dengan perkembangan penanganan perkara saat ini, indikasi Juliari melakukan perbuatan melawan hukum juga lambat laun kian tampak," kata Nelson. 

Para penggugat juga melihat ada pelanggaran atas ketentuan UUD 1945 khususnya terhadap hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan jaminan hidup layak kala dihimpit situasi pandemi. 

Terlepas dari itu, lanjut Nelson, produk hukum lain juga saling berkaitan, misalnya pelanggaran atas UU Kekarantinaan Kesehatan. Ia menjelaskan, regulasi tersebut telah menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas perolehan bantuan khususnya dalam situasi pandemi. 

"Korban korupsi bansos mendesak agar [pengadilan] menerima permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh para korban korupsi bansos," pungkas Nelson. 

Juliari saat ini tengah diadili karena didakwa menerima suap senilai total Rp32.482.000.000 terkait dengan penunjukan rekanan penyedia bansos Covid-19 di Kemensos.

Uang itu disebut jaksa digunakan Juliari untuk berbagai macam keperluan, seperti kunjungan kerja ke sejumlah daerah.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co