News

Ruang Kerja Dodi Reza Alex Digeledah, Penyidik KPK Temukan Dokumen Penting

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah beberapa lokasi di Kabupaten Musi Banyuasin pada Kamis (22/10) kemarin.


Ruang Kerja Dodi Reza Alex Digeledah, Penyidik KPK Temukan Dokumen Penting
Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri (Antara)

AKURAT.CO, Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah beberapa lokasi di Kabupaten Musi Banyuasin pada Kamis (22/10) kemarin.

Sejumlah lokasi yang digeledah antara lain kantor Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin; kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi ruang Kerja Bupati, ruang Kerja Sekda dan ruang Kerja Bagian Pengadaan Setda Kabupaten Muba; rumah Dinas Bupati hingga rumah kediaman dari pihak terkait.

Penyidik berhasil mengamankan bukti berupa dokumen dan alat eletronik diduga terkait perkara dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

"Segera pula dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka DRA dkk,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (23/10/2021).

Diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

Dodi ditetapkan bersama tiga orang lainnya. Mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM), Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umari (EU), dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SH).

"Setelah dilakukan pengumpulan berbagai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan empat tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021).

Dalam OTT itu, KPK mengamankan uang sekitar Rp1,7 miliar sebagai bukti.

Dalam perkara ini, Suhandy selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai penerima, Dodi dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. []