News

Roy Suryo Minta Laporannya Diutamakan, Polda Metro: Tidak Ada Perlakuan Istimewa! 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menegaskan penyidik Polda Metro Jaya akan memproses semua laporan dengan profesional. 


Roy Suryo Minta Laporannya Diutamakan, Polda Metro: Tidak Ada Perlakuan Istimewa! 
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Roy Suryo (Instagram/roysuryo88)

AKURAT.CO, Pakar Telematika Roy Suryo meminta agar laporan yang dilayangkannya lebih dulu diproses. 

Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menegaskan penyidik Polda Metro Jaya akan memproses semua laporan dengan profesional. 

"Pada intinya ditangani secara profesional kan ada dua laporan itu gi sebagai pelapor dan terlapor. Jadi penyidik akan menangani laporan itu secara profesional," kata Zulpan kepada wartawan, Rabu (22/6/2022). 

baca juga:

Ia juga menegaskan tidak ada perlakuan istimewa kepada Roy Suryo,sebab semua warga negara Indonesia sama di mata hukum. 

"Tidak ada (istimewa). Tetep laporan yang kita terima itu akan diproses dipelajari dulu. Jadi nggak ada pembedaan lah kan sama semua warga negara di mata hukum. Perlakuan istimewa tidak ada," lanjutnya. 

Mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan ini mengatakan saat ini penyidik tengah mempelajari laporan tersebut. 

"Saat ini penyidik sedang mempelajari dulu laporan itu untuk kemudian dilakukan penyelidikan dan pengembangan," tutupnya. 

Sebelumnya, Pakar Telematika Roy Suryo melalui Kuasa Hukumnya, Pitra Romadoni angkat bicara soal kliennya dilaporkan ke pihak kepolisian. Ia mengatakan akan menyerahkan semuanya ke pihak kepolisian. 

"Tanggapan kami, sepenuhnya kami serahkan kepada pihak kepolisian," ujar Pitra, Selasa (21/6/2022). 

Namun, Pitra meminta agar polisi mengutamakan untuk menyelesaikan laporannya terlebih dahulu.

"Harus diingat bahwa perkara tersebut sudah kita laporkan dan agar tidak mengulangi penyelesaian perkara yang sama, seyogianya laporan kita terlebih dahulu yang harus diproses," jelas Pitra.

"Biar tidak terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman serta nebis in idem (hukuman ganda) dalam perkara," tambahnya.[]