Ekonomi

Rokok Ilegal Tak Bisa Diberantas Hanya dengan Andalkan Cukai, Tapi...

pemberantasan rokok ilegal tak bisa dilakukan dengan hanya kenaikan cukai


Rokok Ilegal Tak Bisa Diberantas Hanya dengan Andalkan Cukai, Tapi...
Ilustrasi asap rokok (ISTIMEWA)

AKURAT.CO Pakar Kebijakan Universitas Padjadjaran Mudiyati Rahmatunnisa menilai pemberantasan rokok ilegal tak bisa dilakukan dengan hanya kenaikan cukai.

Menurutnya beberapa studi secara global, kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) rokok sebagai akibat dari kenaikan cukai rokok telah melemahkan daya beli (affordability), ditambah dengan akses yang mudah terhadap “lower-priced alternative products” menjadikan rentan terhadap pertumbuhan rokok ilegal.

Studi lainnya juga mengatakan peningkatan pajak rokok memang telah meningkatkan pendapatan pemerintah dan mengurangi prevalensi perokok.  Namun pada saat bersamaan juga telah meningkatkan perdagangan rokok ilegal.

Untuk itu, pihaknya mengungkapkan perdagangan rokok ilegal dipengaruhi oleh banyak faktor, strategi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut perlu multi-sektoral. Hal tersebut melibatkan semua sektor dan stakeholder terkait, tidak hanya Pemerintah, tetapi juga industri, masyarakat sipil, dan media. 

" Kenaikan cukai bukan salah satu alat saja, harus ada cara lain dari  pemerintah, seperti law enformenct. Seberapa berat sanksi untuk rokok ilegal sebenarnya juga perlu dirumuskan," ucapnya saat Hasil Survei Rokok Ilegal di Indonesia, Jakarta (24/10/2021).

Mudiyati menjelaskan dalam melawan perdagangan rokok ilegal, pemerintah harus mempertimbangkan pendekatan multi-metode termasuk membangun kemitraan, meningkatkan validitas dan keandalan data. Maupun meluncurkan kampanye pendidikan dan kesadaran publik, meningkatkan upaya peningkatan kapasitas, dan memprioritaskan intensifikasi pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Mudiyati menyatakan karakter contending values yang melekat pada rokok mengakibatkan pengaturan terkait Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia bukan persoalan yang sederhana. 

" Diskursus terkait IHT di Indonesia selalu membawa kontroversi karena konsekuensi kesehatan yang diakibatkannya," tuturnya.

Oleh karena itu, guna menentukan intended goals dari kebijakan pengaturan IHT sangatlah perlu memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif untuk menghindari 'unintended consequences' yang justru berpotensi mengurangi efektivitasi implementasi itu sendiri. Maupun bahkan menimbulkan kerugian di aspek yang lain.