News

Rodrigo Duterte Ancam Penjarakan Rakyat Filipina yang Enggan Divaksin COVID-19

"Jangan salah paham, ada krisis di negara ini. Saya hanya kesal dengan warga Filipina yang tak mengindahkan pemerintah," ungkap Rodrigo Duterte


Rodrigo Duterte Ancam Penjarakan Rakyat Filipina yang Enggan Divaksin COVID-19
Petugas medis melayani warga yang hendak divaksin COVID-19 di sebuah posko vaksinasi bergerak di Taguig, Metro Manila, pada 21 Mei 2021. (Foto: REUTERS)

AKURAT.CO Filipina menjadi salah satu negara Asia yang terdampak parah pandemi COVID-19. Negara itu telah mencatat lebih dari 1,3 juta kasus virus corona dan lebih dari 23 ribu kematian. Tak tinggal diam, Presiden Rodrigo Duterte mengancam akan memenjarakan orang yang menolak divaksinasi COVID-19.

"Anda pilih, vaksin atau saya akan memenjarakan Anda," ancamnya dalam pidato yang disiarkan televisi pada Senin (21/6), dilansir dari Reuters.

Ancaman itu dilontarkan menyusul laporan rendahnya jumlah orang yang datang ke sejumlah pusat vaksinasi di ibu kota Manila. Namun, pernyataan Duterte bertentangan dengan otoritas kesehatannya yang menyebut vaksinasi itu bersifat sukarela, meski pemerintah mendesak masyarakat.

"Jangan salah paham, ada krisis di negara ini. Saya hanya kesal dengan warga Filipina yang tak mengindahkan pemerintah," ungkap Duterte.

Pada 20 Juni, otoritas Filipina baru memvaksinasi lengkap 2,1 juta orang. Kemajuan ini terhitung lambat untuk mencapai target pemerintah guna memvaksin hingga 70 juta orang tahun ini di negara berpenduduk 110 juta tersebut.

Tak hanya itu, Duterte juga mendukung keputusan tidak diizinkannya sekolah dibuka kembali.

Orang nomor satu di Filipina ini kerap dikritik karena pendekatannya yang keras, termasuk dalam membendung virus corona.

Baca Juga: Filipina Terpaksa Tutup Banyak Posko Vaksinasi COVID-19, Ada Apa?

Dalam pidato yang sama, ia mengecam Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) setelah seorang jaksa ICC meminta izin untuk penyelidikan penuh atas pembunuhan dalam perang narkoba di Filipina. Duterte sendiri pada Maret 2018 telah membatalkan keanggotaan Filipina dalam perjanjian pendirian ICC. Ia pun menegaskan kembali tak akan bekerja sama dengan penyelidikan tersebut.

"Mengapa saya harus membela atau menghadapi tuntutan di depan orang kulit putih. Anda pasti gila," kecamnya.

Pemimpin Filipina itu telah melancarkan kampanye antinarkoba yang menewaskan ribuan orang usai memenangkan kursi kepresidenan pada 2016. Menurut kelompok HAM, otoritas telah mengeksekusi tersangka narkoba, tetapi Duterte bersikeras kalau mereka yang terbunuh melawan penahanan.

"Pengadilan adalah lembaga peradilan yang independen dan tidak mengomentari pernyataan politik," jawab juru bicara ICC Fadi El Abdallah saat dimintai komentar terkait penolakan Duterte.[]