Ekonomi

Roadmap Industri Hasil Tembakau Harus Perhatikan Keseimbangan


Roadmap Industri Hasil Tembakau Harus Perhatikan Keseimbangan
Pekerja menyelasaikan pembuatan rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (24/10). Pemerintah menetapkan untuk menaikkan tarif cukai rokok mulai 1 Januari 2018 mendatang sebesar 10.04 persen mendatang dengan pertimbangan untuk mencegah peredaran rokok ilegal serta mengendalikan konsumsi rokok. (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/pras/17.)

AKURAT.CO Direktur Tanaman Semusim dan Rempah, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Hendratmojo Bagus Hudoro, menyambut baik rencana penyusunan roadmap Industri Hasil Tembakau yang diinisiasi oleh Kemenko Perekonomian RI.

Menurutnya, roadmap yang ada di masing-masing Kementerian/Lembaga akan dirakit menjadi satu kesatuan roadmap yang terintegrasi hulu hilir. Dengan demikian, konsepsinya roadmap ini diharapkan akan mempertemukan hulu-hilir secara sinergis dan berkelanjutan.

"Sehingga supply demand bisa diwujudkan keseimbangan," kata Bagus Hudoro dihubungi di Jakarta, Selasa (13/4/2021).

Bagus Hudoro berharap dengan tercapainya keseimbangan supply-demand, tentu akan memberikan manfaat bagi produsen (petani tembakau) baik dalam jaminan pemasaran dan apresiasi harga sesuai kualitas produk yang dihasilkan.

"Sehingga, diharapkan industri hasil tembakau akan mengutamakan serapan tembakau petani untuk memenuhi bahan baku," katanya. 

Sementara itu, Direktur Industri Minuman, Industri Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Edi Sutopo mengatakan, sebenarnya roadmap IHT sudah sangat banyak, termasuk Kementerian Perindustrian sebenarnya sudah punya roadmap sejak tahun 2009 dan 2015. 

Namun pada tahun 2015 berdasarkan putusan Mahkamah Agung, diminta untuk mencabut roadmap tersebut. 

"Sebenarnya di roadmap tahun 2015, Kemenperin sudah mempertimbangkan masalah-masalah seperti pasokan tembakau untuk industri, bagaimana tenaga kerjanya, penerimaan negara, petani dan masalah aspek kesehatan," kata Edi Sutopo. 

Namun, lanjut Edi Sutopo, memang berdasarkan putusan Mahkamah Agung No 16, roadmap tersebut dicabut. Termasuk harus mencabut Permenperin No.63, karena dinyatakan bertentangan dengan UU tentang kesehatan dan lain sebagainya.

Denny Iswanto

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu