News

Road Bike di JLNT Kampung Melayu - Tanah Abang Diprotes, Marka Jalan Akhirnya Dicopot

Penggunaan JLNT Kampung Melayu - Tanah Abang diprotes keras, anak buah Anies Baswedan langsung menurunkan marka jalan


Road Bike di JLNT Kampung Melayu - Tanah Abang Diprotes, Marka Jalan Akhirnya Dicopot
Petugas Dinas Perhunungan DKI Jakarta menurunkan rambu road bike di JLNT Kampung Melayu - Tanah Abang setelah penggunaan jalan layang itu untuk jalur sepeda diprotes komunitas Bike 2 Work Indonesia (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Penggunaan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu - Tanah Abang diprotes keras komunitas sepeda Bike to Work Indonesia. Penggunaan jalur jalan layang itu dinilai melanggar sejumlah peraturan.

Pada Minggu (13/6/2021) saat uji coba road bike di ruas jalan layang itu, sejumlah anggota komunitas Bike 2 Work Indonesia datang ke lokasi uji coba mereka mendesak petugas Dinas Perhubungan untuk menyudahi kegiatan itu.  

Rombongan Bike to Work Indonesia kemudian meminta petugas Dishub menurunkan rambu sepeda yang sudah terpasang di ujung JLNT di sekitaran Kota Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan.

Petugas Dishub di lapangan mengamini permintaan, komunitas itu, plang bertuliskan "Kecuali road bike, hari minggu 05-08.00" akhirnya diturunkan oleh dua orang petugas.

Melihat petugas menurunkan satu marka jalan itu, anggota komunitas yang berjumlah sekitar 20 orang itu berteriak kegirangan. Bahkan beberapa diantara mereka yang mengambil plang itu untuk berswafoto.

"Hari terakhir ya, jam 8 ini jadi terakhir bahwasanya atas tuntutan kita aksi black day hari ini menunggu rambu ini dicopot dan kembali ke aturan semula," kata Ketua Tim Advokasi Bike to Work Indonesia, Fahmi Saimima di lokasi.

Sebelumnya, Komunitas sepeda Bike to Work Indonesia mengecam kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka jalur khusus sepeda balap atau road bike di Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu - Tanah Abang.

Ketua B2W Poetoet Soedarjanto mengatakan, penggunaan jalan layang sebagai jalur khusus road bike tidak punya landasan hukum yang jelas. Keputusan itu malah menabrak peraturan yang telah ada sebelumnya.

"Kebijakan harus diberlakukan dengan prinsip kesetaraan dan proporsional sehingga semua jenis moda transportasi harus diperlakukan sama dan setara di jalan raya," kata Poetoet.