Ekonomi

Rizal Ramli: Surplus APBN Indonesia 2022 Tak Bisa Tutup Utang Pemerintah ke BUMN

Hal ini bakal memperberat APBN untuk menopang utang negara


Rizal Ramli: Surplus APBN Indonesia 2022 Tak Bisa Tutup Utang Pemerintah ke BUMN
Tokoh nasional Rizal Ramli di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (4/9/2020). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Mantan Menko Ekonomi era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli menuturkan bahwa utang pemerintah ke BUMN jauh lebih besar dari surplus BUMN.

Hal ini bakal memperberat APBN untuk menopang utang negara. Rizal Ramli menuturkan jika dibayarkan semua tagihan BUMN maka Indonesia bisa defisit.

"Lho kok utang pemerintah ke BUMN jauh lebih besar dari surplus APBN Begitu tagihan BUMN dibayarkan,, defisit deh," kata Rizal Ramli, lewat akun twiiternya, yang dikutip, Kamis (26/5/2022).

baca juga:

Dalam tangkapan layar yang dibagikan Rizal Ramli, terlihat total utang pemerintah terhadap BUMN senilai Rp174,42 triliun.

Dimana terbesar adalah Pertamina Rp96,53 triliun. Kemudian PLN Rp48 triliun, dan disusul pupuk Indonesia sebesar Rp17,1 triliun.

Ada beberapa BUMN juga yang pemerintah memiliki hutang hingga total Rp174,42 triliun.

Jika dibandingkan dengan surplus APBN Indonesia pada 2022 sekitar Rp103,1 triliun, maka memang pemerintah bakal tak mampu membayar semuanya alias defisit.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi APBN hingga April 2022 mengalami surplus Rp103,1 triliun atau 0,58 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kondisi surplus terjadi karena pendapatan negara tercatat Rp853,6 triliun dan belanja negara mencapai Rp750,5 triliun. Keseimbangan primer dari APBN per April 2022 juga tercatat surplus hingga Rp220,9 triliun. Karena kondisi surplus tersebut, pembiayaan turun menjadi Rp142,7 triliun.

“ Secara umum, kalau kita lihat postur APBN sampai dengan akhir April dalam kondisi sangat surplus, sangat besar, baik keseimbangan primer maupun dari sisi total balance-nya,” ujar Menkeu dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/5/2022).

Sekadar informasi, posisi utang Pemerintah per akhir Maret 2022 berada di angka Rp7.052,50 triliun dengan Debt to GDP ratio sebesar 40,39 persen. Secara nominal terjadi peningkatan total utang Pemerintah seiring dengan penerbitan SBN dan penarikan pinjaman di bulan Maret 2022 untuk menutup pembiayaan APBN.

“ Hasil Article IV yang dirilis oleh IMF pada Maret 2022 melaporkan bahwa kondisi utang Pemerintah tergolong manageable. Rasio utang diperkirakan stabil pada 41 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka menengah, sepanjang aturan fiskal kembali normal di 2023, yaitu defisit 3 persen PDB di 2023 dan menurun rata-rata di kisaran 2,2 persen PDB pada jangka menengah,” ucap pada keterangan APBN KITA edisi April 2022.

Sepanjang periode 2020-2021, Indonesia Sovereign Rating tetap stabil di tengah kondisi yang volatile. Lembaga Fitch Rating mengafirmasi peringkat pada level BBB (outlook stable) dan menyatakan kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih kuat serta berprospek baik.[]