News

Ribuan Perangkat Desa Demo Di Depan Gedung DPR, Ini Tuntutannya

Ribuan Perangkat Desa Demo Di Depan Gedung DPR, Ini Tuntutannya
Perangkat desa gelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/1/2023). (Akurat.co/Hawa E. Azhari)

AKURAT.CO Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Mereka turut menuntut DPR merevisi masa jabatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Status kades ketika kami mengabdi di desa memakai pakaian PNS. Dalam Undang-Undang Kepegawaian Nomor 5 Tahun 2014 tentang PNS, itu PNS hanya ada dua yaitu ASN dan P3K. Jadi, ya harapan kami kades dapat masuk dalam unsur kepegawaian," jelas Ketua Satu PPDI, Cuk Suyadi, kepada wartawan.

baca juga:

Selain itu, kesejahteraan para perangkat desa juga perlu mendapat perhatian karena selama ini masih jauh dari harapan.

"Selama ini kesejahteraan perangkat desa itu ketika PP Nomor 11/ 2019 muncul bahwasanya tidak ada tingkatannya, jadi begitu masuk ya Rp2.020.000. Begitu juga yang menjabat lama," kata Suyadi.

Bahkan, masing-masing daerah ada yang belum memenuhi jumlah gaji tersebut dan di kabupaten ada yang hanya menerima sekitar Rp800.000 sampai Rp900.000 per bulan.

"Ya kami menuntut langsung dibayarkan dari pemerintah pusat, APBN tanpa dicampur dengan anggaran lain. Selama ini kan dimasukan dalam ADD (Alokasi Dana Desa) dan Dana Desa (DD), beda ya ADD dan DD. Bahkan ketika kami purna pun tidak ada tunjangan apapun, begitu selesai ya sudah selesai," jelas Suyadi.

Terkait masa jabatan, Suyadi menyebut PPDI tetap menuntut masa purna menjabat hingga usia 60 tahun.

"Dari organisasi lain silakan menuntut masa jabatan mau sembilan, 12 atau 15 tahun silakan. Memang dalam Undang-Undang Nomor 2014 cuma enam tahun. Nah, ketika dikabulkan sembilan tahun maka usia masa jabatan kades sembilan tahun, kayak kabinet gitu, jadi itu juga ditolak oleh teman-teman. Oke sembilan tahun tapi dengan batas usia purna tetap 60 tahun," paparnya.

Sebelumnya, ribuan kepala desa melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada Selasa (17/1/2023). Mereka menuntut masa jabatan kepala desa diperpanjang dari yang tadinya enam tahun menjadi sembilan tahun.