News

Ribuan Pekerja di DIY Dirumahkan Sejak PPKM, Ratusan Lainnya Kena PHK

Sebanyak 3.179 pekerja dirumahkan semenjak PPKM darurat berlaku 3 Juli 2021 hingga PPKM berlevel sekarang ini.


Ribuan Pekerja di DIY Dirumahkan Sejak PPKM, Ratusan Lainnya Kena PHK
Ilustrasi warga Jogja (Akurat.co/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO Ribuan pekerja di DIY dirumahkan sejak berlakunya PPKM Darurat dan Level 4. Sementara ratusan lainnya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Ariyanto Wibowo mengungkap, 3.179 pekerja dirumahkan semenjak PPKM darurat berlaku 3 Juli 2021 hingga PPKM berlevel sekarang ini. Adapun 221 pekerja lain yang di-PHK sepanjang periode ini.

"Kebanyakan mereka bekerja di perusahaan yang terkait sektor pariwisata," tutur Ariyanto kala dihubungi, Senin (30/8/2021).

Ariyanto melanjutkan, para pekerja ini mengalami imbas dari perusahaan yang mengalami penurunan omzet secara drastis karena mobilitas masyarakat mulai dibatasi.

Namun demikian, Ariyanto menegaskan jika pihaknya tetap meminta agar segala keputusan perusahaan diambil melalui perundingan terlebih dahulu. Keputusan adalah hasil kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh.

"Hak-hak pekerja juga harus diberikan, kami mengawal proses itu," ucap Ariyono.

Para pekerja yang dirumahkan, kata Ariyanto, masih menerima upah walaupun dengan jumlah yang tak lagi utuh. Adapun dari mereka yang tak memperoleh gaji sama sekali karena perusahaannya berhenti beroperasi sementara waktu.

"Penyaluran subsidi upah bagi pekerja masih berjalan dan masih dalam proses. Data penerimanya berdasar pada data di BPJS Ketenagakerjaan," tutupnya.

Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans DIY Elly Supriyanti sementara menyebut pihaknya juga meminta seluruh perusahaan membantu mendaftarkan pekerja terkena PHK untuk ikut dalam program Kartu Prakerja. Tujuannya, supaya mereka bisa mendapat pelatihan kerja, kemampuan berwirausaha, sehingga mampu bangkit kembali.

"Kami sebenarnya mengundang lebih dari 50 perusahaan untuk mendapat pendampingan terkait akses program Kartu Prakerja. Tapi, yang ikut hanya 30 karena ada sebagian HRD-nya juga ikut terdampak," imbuh Elly.[]