News

Ribuan Buruh Kena PHK di Tengah Pandemi, Program Kartu Prakerja Dinilai bukan Solusi


Ribuan Buruh Kena PHK di Tengah Pandemi, Program Kartu Prakerja Dinilai bukan Solusi
Ratusan massa buruh DKI Jakarta dari berbagai aliansi melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020). Aksi demo buruh tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan RUU Omnibus Law. Mereka meminta agar Presiden Jokowi dan juga meninta kepada Gubernur DKI Jakarta serta DPRD menolak dan bergerak cepat untuk membatalkan RUU yang dianggap mereka kontroversial. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Program Kartu Prakerja dinilai tak jelas. Bahkan program ini jadi dasar perusahaan memutus hubungan kerja buruh.

Seperti dialami ratusan buruh di Semarang, Jawa Tengah. Setelah di PHK buruh mendaftarkan program kartu Prakerja secara kolektif melalui perusahaan. 

Alasan program kartu Prakerja tidak jelas karena Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) propinsi mengembalikan data identitas buruh yang sebelumnya telah di daftarkan. Bahkan tidak semua yang mendaftar itu bisa mendapatkan kartu Prakerja karena proses penyaringan data secara acak. 

Ketua DPD Jawa Tengah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi Dan Umum Ahmad Zainuddin mengatakan program ini abal-abal.

"Program kartu Prakerja tidak jelas karena prosesnya terlalu berbelit-belit dan macam-macam. Ada beberapa buruh yang kena PHK oleh perusahaannya, dan sudah menyetorkan data (identitas buruh) ke Disnaker propinsi," kata Zainuddin kepada AKURAT.CO saat dihubungi, Selasa (21/4/2020). 

Setelah buruh itu mendaftar kartu Prakerja melalui perusahaan, dikatakan dia, kemudian data atau berkasnya dikembalikan lagi oleh Disnaker. Hal tersebut berdasarkan laporan dari teman-teman buruh di Semarang, Jateng. Data identitas dan berkas dikembalikan tersebut karena disarankan untuk mendaftar melalui RT RW. 

"Namun di Disnaker propinsi akhirnya (berkas data) dikembalikan lagi, justru disuruh mendaftar lewat RT/RW di kelurahan. Ada banyak sekali yang dikembalikan seperti itu," jelasnya. 

Ia mengatakan program Prakerja seperti mendapatkan undian karena tidak semua buruh yang terkena PHK mendapatkan kartu prakerja. Kemudian data dari Disnaker yang diserahkan ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) harus melalui tes atau ujian terlebih dahulu untuk mendapatkan kartu tersebut, dan melalui proses penyaringan. Lantas bagaimana nasib buruh yang tidak mendapatkan kartu Prakerja. 

"Disnaker propinsi nggak bisa memasukan (data buruh). Program prakerja itu ternyata undian atau diundi. Dari data yang masuk di disnaker propinsi, terus disetorkan ke kementerian. Nanti di kementerian di tes atau diuji lagi, artinya diacak," ucap Zainuddin.         

"Jadi tidak semua data buruh yang masuk, itu nanti mendapatkan kartu prakerja. Karena melalui penyaringan siapa yang mendapatkan melalui acak. Sehingga itu program abal-abal menurut saya, karena gak akan tepat sasaran dan gak masuk akal," tambah dia. 

Lebih lanjut menurut Koordinator Lapangan Aliansi Gerbang (Gerakan Buruh Berjuang Jawa Tengah) ini bahwa salah besar apabila program kartu Prakerja merupakan solusi bagi para buruh yang di PHK dan pekerja informal di tengah wabah pandemik Covid-19. Sebab Disnaker lepas tangan dalam menjalankan dan mengurusi program tersebut.

"Sementara dari Disnaker langsung disetorkan ke kementerian. Nah nanti di kementerian tenaga kerja di acak. Tetapi ini banyak sekali yang dikembalikan dan disuruh mendaftar lewat RT RW," tegasnya.

Diketahui, saat pandemik Covid-19 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, banyak buruh di berbagai daerah di Indonesia yang menganggur, karena di PHK oleh perusahaan atau pabrik yang selama ini menjadi tempat kerjanya. []

Ainurrahman

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu